Pemerintah Otoriter Itu Suka Gunakan Kekerasan Untuk Hancurkan Legitimasi Gerakan Damai

Nasional
06 Jul 2019

hariansuara.com, Jakarta - Ekonom senior dan mantan aktivis DR. Rizal Ramli mengatakan pemerintah otoriter doyan gunakan “kekerasan” untuk menghancurkan legitimasi gerakan damai (non-violence), untuk tangkap oposisi dan takuti rakyat agar tidak ikut gerakan damai. "Hal itu terjadi di Malari 1974. Hariman dan kawan-kawan hanya demo damai, Ali Murtopo perintahkan cepak-cepak

KPU Perlu Kaji Serius Penerapan Rekapitulasi Suara Elektronik

Nasional
06 Jul 2019

hariansuara.com, Jakata - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggulirkan wacana untuk mulai memberlakukan rekapitulasi penghitungan suara secara elektronik atau electronic recapitulation (e-recap) di Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak di tahun 2020. Salah satu argumentasinya adalah untuk mempercepat proses rekapitulasi hasil pilkada.Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi

YLKI: Cukai Plastik Harus Utamakan Pengendalian, Bukan Mendulang Pendapatan

Nasional
06 Jul 2019

hariansuara.com, Jakarta - Kementerian Keuangan berencana mengenakan cukai plastik, yang akan ditimpakan pada pelaku usaha, sebesar Rp. 200,- per lembar atau Rp. 30.000,- per kilogram. Tentu saja rencana ini menimbulkan pro kontra. Kalangan pelaku usaha, bahkan Kementerian Perindustrian, menolaknya.Namun, jika merujuk pada dampak eksternalitas negatif yang ditimbulkan, baik bagi penggunanya,

Terkait PPDB Sistem Zonasi, KPAI Terima 95 Pengaduan

Nasional
06 Jul 2019

hariansuara.com, Jakarta -  Sejak dibuka 20 Juni 2019, posko pengaduan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terkait Penerimaan Peserta DIdik Baru (PPDB) sistem zonasi, telah menerima pengaduan online sebanyak 94 pengaduan dengan rincian 72 melalui handphone pengaduan dan 22 melalui email pengaduan, serta 1 pengaduan langsung yang berasal dari DKI Jakarta, jadi  pengaduan yang

Kecam Putusan PK Mahkamah Agung, Koalisi Desak Jokowi Beri Amnesti Baiq Nuril

Nasional
06 Jul 2019

hariansuara.com, Jakarta - Mahkamah Agung menyatakan perkara Peninjauan Kembali (PK) Pemohon Baiq Nuril Maknun ditolak.  Penolakan dari Mahkamah Agung ini, menurut Koalisi Masyarakat Sipil Save Ibu Nuril, sangatlah mengecewakan. Pasalnya, kasus Ibu Nuril yang melakukan perekaman terhadap kekerasan seksual yang terjadi terhadap dirinya, merupakan perbuatan yang seharusnya didukung dan

Load More