Banyak Petugas KPPS Meninggal, Ini 5 Tuntutan Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa ke Pemerintah

Nasional
10 May 2019

hariansuara.com, Jakarta - Banyaknya petugas KPPS yang meninggal dunia selama proses Pemilu 2019 mendapat sorotan dari puluhan dokter spesialis dari berbagai institusi kesehatan yang tergabung dalam Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa.Dilansir dari katadata.co.id, Ketua Komunitas Kesehatan Peduli Bangsa, dr. Bakta Iswara mengatakan jatuhnya korban 500 lebih petugas KPPS dalam Pemilu 2019 sebagai

Peserta Aksi Damai di Bawaslu Bubarkan Diri dengan Tertib

Nasional
10 May 2019

hariansuara com, Jakarta  - Peserta aksi damai bertajuk bertajuk "Ayo Kawal Ulama & Koalisi Umat" di kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat mulai membubarkan diri sejak pukul 15.00 WIB."Mari kita pulang dengan tertib, kegiatan sudah selesai, jangan sampai ada yang terprovokasi," ujar koordinator aksi damai seperti dilansir

Massa Mulai Berdatangan ke Bawaslu

Nasional
10 May 2019

hariansuara.com, Jakarta - Massa dari sejumlah ormas mulai berdatangan ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia (RI), Jakarta Pusat, Jumat, menuntut untuk menindak kecurangan pada penghitungan suara Pemilu 2019.Seperti dilansir Antara, Jumat, (10/5/2019), ormas-ormas itu datang berombongan dengan membawa atribut masing-masing, seperti Forum Pembela Islam (FPI) dan Laskar

Ini Tanggapan Said Iqbal Soal Ratusan Anggota KPPS yang Meninggal

Nasional
10 May 2019

hariansuara.com, Jakarta - Sebagai seorang pengurus pusat International Labour Organization (ILO) yang merupakan lembaga perburuhan internasional di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Said Iqbal meminta Pemerintah dan DPR RI untuk membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta atas meninggalnya 554 orang yang bertugas saat pemungutan dan penghitungan suara dalam penyelenggarakan Pilpres dan Pileg

Pengawasan Tim Asistensi Hukum Nasional Rawan Disalahgunakan

Nasional
10 May 2019

hariansuara.com, Jakarta -Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menanggapi  pembentukan Tim Asistensi Hukum Nasional oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto. Tim ini ditugaskan meneliti dan mengawasi ucapan, tindakan, dan pemikiran tokoh-tokoh tertentu yang dianggap melanggar hukum.Usman mengatakan upaya pengawasan tersebut

Load More