Sejumlah Lembaga Survei Dilaporkan ke Bareskrim

Nasional
18 Apr 2019

hariansuara.com, Jakarta  - Diduga melanggar Pasal 28 Undang-Undang no 11/20018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), enam lembaga pemantau pemilu dan survei yang merilis hitung cepat dan exit poll usai pencoblosan dilaporkan ke Badan Reserse dan Kriminal Polri.Lembaga-lembaga yang dilaporkan Koalisi Aktivis Masyarakat Anti Hoaks dan Korupsi (KAMAHK) tersebut

Begini Catatan Peneliti Senior Soal Perhitungan Suara Pemilu 2019

Nasional
18 Apr 2019

hariansuara.com, Jakarta - CEO Polmark Indonesia Eep Saefulloh Fatah memberikan catatan kritis soal perhitungan suara Pemilu Legislatif serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2019.Eep mengatakan ada tiga versi perhitungan yang sekarang sudah terpublikasi dan menyebar lewat WAG dan platform lain dengan sangat deras.Pertama, Quick Count yang  diumumkan oleh para penyelenggara

Terkait Hasil Cepat, Ini Saran KPI Buat Lembaga Penyiaran

Nasional
18 Apr 2019

hariansuara.com, Jakarta  - Terkait siaran hitung cepat hasil pemilu ini, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) meminta lembaga penyiaran secara terus menerus menyebutkan bahwa hasil hitung cepat bukanlah hasil resmi. Serta meminta masyarakat bersabar sampai keluar hasil perhitungan resmi dari Komisi Pemilihan Umum.Lembaga Penyiaran diharapkan ikut mengawal proses perhitungan suara dengan tidak

Mahfud MD: Jangan Terkecoh Hasil Quick Count

Nasional
17 Apr 2019

hariansuara.com, Jakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Moh Mahfud MD mengatakan masyarakat jangan terkecoh dengan hasil hitung cepat atau quick count.Pakar hukum tata negara itu mengingatkan masyarakat bahwa perhitungan resmi tetap dilakukan secara manual oleh Komisi Pemilihan umum (KPU). Dan keputusan akhir tentang pemenang Pilpres 2019 akan ditentukan KPU.Hasil hitung cepat

Banyak Warga Binaan Lapas Tak Bisa Memilih

Nasional
17 Apr 2019

hariansuara.com, Jakarta -  Dalam kunjungannya ke Lapas Cipinang dan Lapas khusus perempuan Pondok Bambu  yang keduanya berlokasi di Jakarta Timur, Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar  menemukan, masih ada warga binaan yang tidak bisa memilih. Pasalnya, elektronik KTP (e-KTP) para warga binaan berada di luar daerah serta dokumen A5 tidak diurus.Selain itu, ada juga warga

Load More