Industri Rokok Dikeluarkan Dari Daftar DNI, YLKI Sebut Kontra Produktif

Nasional
19 Nov 2018

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah melalui Menko Perekonomian hendak merevisi Perpres No. 44/2016 tentang bidang usaha tertutup dan bidang usaha terbuka  dengan persyaratan di penanaman modal. Dengan revisi Perpres No. 44/2016 ini akan terdapat 54 bidang usaha yang akan dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI).Salah satu sektor industri yang dikeluarkan dari daftar DNI tersebut

Petani Sragen Korban Umroh Bodong, Akhirnya Ke Tanah Suci

Nasional
19 Nov 2018

hariansuara.com, Jakarta -  Menggapai tanah suci merupakan impian seluruh umat islam. Dengan banyak korban yang tertipu dengan travel umroh bodong, Dompet Dhuafa dengan memadukan pendekatan filantropi, edukasi dan advokasi serta  kebijakan telah mewujudkan mimpi ibu panikem Petani berusia 65 tahun asal Sragen, Jawa Tengah berangkat umroh setelah sempat menjadi korban travel umroh

Pensiunan di Denmark Diajak Berlibur ke Indonesia

Kabar KBRI
19 Nov 2018

hariansuara.com, Kopenhagen -Pensiunan di Denmark lebih banyak melakukan travelling dibandingkan pensiunan dari negara Eropa lainnya. KBRI Kopenhagen melihat potensi tersebut dan mengadakan program “Visit Indonesian Embassy”.  Secara  rutin KBRI menerima kunjungan dari  rombongan pensiunan dari Organisasi Pensiunan HK Stats (HK Stats pensionist- og

Soal 100 Persen Saham di 54 Industri, Ini Kata Rizal Ramli

Nasional
19 Nov 2018

hariansuara.com, Jakarta - Terkait pemerintahan Joko Widodo yang izinkan pihak asing kuasai beberapa saham di sektor industri, Mantan Menteri Negara Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Ramli mengemukakan pendapatnya.Rizal Ramli dalam posting twitternya @RamliRizal ,Sabtu, (17/11), mengatakan kepada Presiden Jokowi agar kebijakan yang sangat merugikan rakyat ini dibatalkan."Sama sekali

Indonesia Buka 100% Kepemilikan Saham Asing di 54 Sektor Usaha Ini

Nasional
19 Nov 2018

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintahan Joko Widodo atau Jokowi meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI belum lama di Istana Negara, Jakarta. Salah satu dari paket  kebijakan tersebut  pemerintah kembali merelaksasi daftar negatif investasi (DNI).Dalam siaran pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jumat, (16/11),  kebijakan itu bertujuan membuka kesempatan bagi

Load More