Kemenhub Sambut Baik Penambahan Rute AirAsia Ke Belitung dan Sorong

Nasional
03 Oct 2019

hariansuara.com, Jakarta  - Maskapai Air Asia  membuka rute barunya menuju Belitung yaitu  rute Jakarta-Belitung dan Kuala Lumpur-Belitung. Hadir Staf Ahli Menteri Perhubungan Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi, Umar Aris membuka secara resmi penerbangan perdana AirAsia ke Belitung di Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) H.A.S. Hanandjoeddin, Rabu (2/10/2019),

Presiden: Pemerintah Fokus Pembangunan SDM

Nasional
03 Oct 2019

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan kepada jajaran pemerintah mengenai perlunya memperhatikan, bahwa 2020 merupakan tahun pertama pada periode pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang difokuskan pada pembangunan SDM, pembangunan sumber daya manusia secara besar-besaran tanpa meninggalkan pembangunan infrastruktur yang

Pulau Komodo Tetap Terbuka untuk Wisatawan

Nasional
03 Oct 2019

hariansuara.com, Jakarta - Wacana penutupan sementara Pulau Komodo dan relokasi penduduk Pulau Komodo di Taman Nasional Komodo, yang telah bergulir sejak akhir Januari 2019, mendorong Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan membentuk Tim Terpadu untuk melakukan pengkajian sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.354/MENLHK/SETJEN/KSA.3/5/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang

Siswa Ikut Aksi Demo Terancam Kehilangan Hak Atas Pendidikan dan Pekerjaan, KPAI Kecam Sekolah dan Kepolisian

Nasional
03 Oct 2019

hariansuara.com, Jakarta - Sejumlah siswa yang ikut dalam aksi demo beberapa hari terakhir ini mendapatkan beragam sanksi dari berbagai pihak, mulai pihak sekolah sampai kepolisian. Mulai dari di keluarkan dari sekolah tanpa diberikan alternative pindah ke sekolah lain sampai ancaman tidak mendapatkan SKCK, karena dimasukan ke dalam sistem catatan kepolisan, dianggap telah melakukan tindakan

Polemik Revisi UU KPK, Masyarakat Diminta Tunggu Keputusan Mahkamah Konstitusi

Nasional
03 Oct 2019

hariansuara.com, Jakarta - Masyarakat diminta untuk menahan diri terkait dengan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang kini sudah disahkan oleh DPR. Jika keberatan,  maka masyarakat memiliki hak untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. "Kalau Undang-Undang ada yang tidak pas silahkan ke Mahkamah Konstitusi.  UU KPK dulu juga begitu, pernah direvisi

Load More