Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

KPK Pede Bisa Jerat Nurhadi dengan Pasal TPPU

Hukum
22 Oct 2020
KPK Pede Bisa Jerat Nurhadi dengan Pasal TPPU

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) optimis dengan bukti-bukti yang dimilikinya dalam mendakwa tersangka Nurhadi. KPK siap menjerat Nurhadi dengan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri menyampaikan pihaknya masih mengumpulkan beberapa bukti untuk penjeratan Pasal TPPU.

"Terkait penerapan Pasal TPPU, beberapa bukti petunjuk sudah kami kumpulkan,” kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri kepada awak media, Kamis, 22 Oktober 2020.

Untuk diketahui, sidang dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap Nurhadi dan keponakannya Rezky Herbiono akan digelar hari ini. KPK juga mengaku sudah lebih dulu menelaah lebih lanjut terutama terkait dengan unsur tindak pidana asal atau predicate crime dalam kasus tersebut Nurhadi.

Ali mengatakan, kedua tersangka itu akan dikenakan dengan Pasal 12 huruf a atau kedua Pasal 11 UU Pemberantsan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. 

Mereka pun akan didakwa dengan Pasal 12 B UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Pun, ia menjelaskan selama proses penyidikan, baik Nurhadi dan keponakannya sudah diperiksa sebanyak 167 saksi oleh penyidik KPK.  

Namun, tak hanya Nurhadi dan Rezky Herbiyono, KPK juga sudah menetapkan Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto (HS) sebagai tersangka.

Saat ini, tersangka HS masih jadi buronan KPK. Nurhadi dan Rezky ditetapkan sebagai tersangka penerima suap dan gratifikasi senilai Rp46 miliar terkait pengurusan sejumlah perkara di MA. Kemudian, Hiendra ditetapkan sebagai tersangka pemberi suap.

Untuk diketahui, kasus penerimaan suap tersebut terkait pengurusan perkara perdata PT MIT melawan PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) kurang lebih sebesar Rp14 miliar, perkara perdata sengketa saham di PT MIT kurang lebih sebesar Rp33,1 miliar dan gratifikasi terkait perkara di pengadilan kurang lebih Rp12,9 miliar sehingga akumulasi yang diduga diterima kurang lebih sebesar Rp46 miliar.

Dalam perkara Nurhadi, KPK juga sudah menyita beberapa aset diduga terkait dengan kasus Nurhadi seperti lahan kelapa sawit di Padang Lawas, Sumatera Utara. Lalu, ada vila di Megamendung, Kabupaten Bogor, dan belasan kendaraan mewah. 

Terkait aset-aset tersebut, KPK juga telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk mengembangkan kasus Nurhadi tersebut ke arah dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).(*) zai/umi          FOTO: Eks Sekretaris MA Nurhadi/ANTARA-Reno Esnir

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X