Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

DPR Apresiasi Izin Umrah bagi Jemaah Indonesia dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi

Nasional
08 Apr 2021
DPR Apresiasi Izin Umrah bagi Jemaah Indonesia dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi

hariansuara.com, Jakarta - Beberapa waktu lalu, Pemerintah Arab Saudi memberikan izin Umrah di awal Ramadan, serta izin kunjungan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.

Untuk diperhatikan, izin tersebut diberikan kepada jemaah dengan kriteria tertentu:

1. Jemaah yang sudah menerima dua dosis vaksin COVID-19. 

2. Jemaah yang setelah 14 hari menerima dosis pertama vaksin COVID-19. 

3. Jemaah yang sembuh dari infeksi COVID-19.

Terkait hal itu, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), M. Azis Syamsuddin, sangat mengapresiasi kebijakan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi ini.

Dalam keterangan tertulis seperti dikutip dari Parlementaria, Rabu (7/4/2012), “Informasi awal yang kami terima sudah ada pemberian izin Umrah dan shalat di Masjidil Haram serta berkunjung ke Masjid Nabawi mulai tanggal 1 Ramadan 1442 Hijriah. Ini khusus bagi jemaah yang sudah divaksinasi sesuai dengan ketentuan di aplikasi (Tawakkalna). Harapannya, informasi ini segera ditindaklanjuti oleh Kemenag (Kementerian Agama) RI.” 

Yang dimaksud, Kemenag RI bisa segera berkoordinasi dan mengklarifikasi informasi dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi itersebut. Pasalnya, banyak jemaah di Indonesia yang sudah menunggu kesempatan berumrah ke Tanah Suci. 

Kemenag diharapkan segera mencari klarifikasi dimaksud, serta menyosialisasikan tata aturan terkait kepada masyarakat luas. 

Politisi Partai Golkar ini menyebutkan beberapa hal penting yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemenag. Diantaranya, informasi untuk mendapatkan izin pemesanan menunaikan ibadah Umrah, shalat dan kunjungan ke Tanah Suci itu.

Sejauh ini ada dua aplikasi terkait, Eatmarna, dan Tawakkalna dari SDAIA atau Otoritas Data dan Kecerdasan Buatan Saudi yang dibuat pada 2010. 

Ditambahkan oleh politisi Dapil Lampung II itu, Kemenag perlu mencari tahu perlu tidaknya melakukan verifikasi izin dan keabsahannya melalui aplikasi Tawakkalna.

Metode-metode ini penting disampaikan juga kepada agen-agen Umrah, sehingga proses pemberangkatan dan prosesi ibadah Umrah para jemaah bisa berjalan lancar.  

“Saya yakin, banyak calon jemaah Umrah dari Indonesia yang belum paham. Kami berharap Kemenag RI bantu mencarikan semua informasi tersebut dan menjelaskan secara detail terkait hal ini,” tandas M. Azis Syamsuddin. (*) sari/mel         Foto: Parlementaria

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X