Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

PR Nasional 2023: Berantas Kemiskinan, Atasi Stunting hingga Jamin Kebebasan Beribadah

Nasional
18 Jan 2023
PR Nasional 2023: Berantas Kemiskinan, Atasi Stunting hingga Jamin Kebebasan Beribadah

hariansuara.com - Bertempat di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Bupati Jember Hendy Siswanto mengikuti rapat koordinasi nasional bersama seluruh Kepala Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) se-Indonesia pada Selasa (17/1/2023).

Sejumlah gagasan disampaikan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi), mulai dari pemberantasan kemiskinan, penanganan stunting sampai kewajiban kepala daerah menjamin kebebasan beribadah sesuai konstitusi yang digariskan pada Undang-undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 29 Ayat 2. 

2023 Tahun Ujian Ekonomi Global

Pasca pandemi Covid-19 lalu, ekonomi Indonesia di posisi yang sangat baik. Pertumbuhan ekonomi Year on Year (yoy) pada 2022 sekitar 5,2 atau 5,3, bahkan pada Kuartal III/2022 sebesar 5,72 persen. 

"Kita bisa melalui turbulensi ekonomi pada 2022. Tapi, menurut Managing Director International Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva, pada 2023 menjadi tahun ujian bagi ekonomi kita dan juga ekonomi global," ujar Jokowi. 

Inflasi membayangi. Di Indonesia, inflasi ada di angka 5,5 persen. Sementara negara lain, seperti Argentina dan Uni Eropa, mencapai 9,2 persen. Kendati demikian, dipesankannya, kehati-hatian dalam membuat kebijakan. Penting sekali seluruh Gubernur, Bupati dan Wali Kota bersama Bank Indonesia terus mendeteksi harga barang dan jasa di lapangan. 

Seringlah masuk pasar, pun dipesankannya agar BPS di daerah menginformasikan angka-angka apa adanya kepada Kepala Daerah. "Ini penting, selalu mendasarkan pada data dan fakta di lapangan agar tidak keliru dalam membuat kebijakan," tuturnya. 

Selain itu disinggung untuk berhati-hati dalam masalah tarif. Pemerintah Pusat mengurusi tarif listrik dan BBM. Pemda mengurus tarif PDAM dan angkutan. Bila masih kuat, ditahan. Bila tidak, bisa naik sedikit saja, tapi tidak sampai 100 persen. 

Investasi Kunci Pertumbuhan Ekonomi

Pada 2023, investasi dan ekspor jadi kunci tumbuhnya perekonomian. Untuk itu, harus didukung dengan pengurusan perizinan yang cepat. Tidak pakai lama, sampai berbulan-bulan. 

Selain itu, dua masalah besar dalam investasi di daerah:  Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang kini berganti istilah jadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung). Diminta Jokowi, Ketua DPRD bersama Pemda segera selesaikan urusan KKPR dan PBG. 

Investasi di negara kita pada 2022, urai Jokowi, mencapai 53 persen dari target investasi Rp1.000 triliun. Investasi itu di luar Jawa, banyak infrastruktur dibangun di sana, dan tercipta lapangan kerja 1,3 juta. Ini sangat bagus untuk pemerataan. Sekali lagi, investasi menjadi kunci pertumbuhan ekonomi.

Kemiskinan Ekstrem & Stunting

Disinggung Jokowi terkait inflasi dan kemiskinan eskstrem. Masih ada 14 Provinsi dengan angka kemiskinan di atas Nasional, sedangkan ditarget 2024 kemiskinan ekstrem 0 persen. 

Selain itu masih bersalto menurunkan angka stunting. Ditargetkan pada 2024, harus di bawah 14 persen. Ini untuk bisa menikmati keuntungan dari bonus demografi yang disebut pakar terjadi pada 2030-2035. Surplus demografi ini diisi oleh SDM yang berposisi baik. Bila tidak, malah menjadi beban besar bagi negara. Untuk itu, stunting jadi prioritas ditekan untuk pengembangan SDM di Indonesia.

Kejadian stunting, digarisbawahi Jokowi, bersumber pada kondisi pranatal, janin dalam kandungan, sebesar 23 persen. Di sini Dinas BKKBN wajib terus mengingatkan soal gizi kepada ibu hamil. Cek juga ada tidaknya anemia. 

Begitu bayi lahir, cek secara melekat, sebab kontribusinya akibat gizi buruk sebanyak 37 persen terhadap stunting. Asupan panganan bergizi alami wajib dikonsumsi, bukan makanan instan. ASI Eksklusif harus diberikan.

Disarankan Jokowi, bisa belajar dari mereka yang bisa menurunkan stunting secara signifikan. Seperti Kabupaten Sumedang dengan memonitor stunting menggunakan platform aplikasi. Dari semula stunting di 32 persen turun menjadi 7 persen. 

Sedangkan di Kabupaten Kampar lain lagi. Di sana dibuat program penitipan anak asuh pada perusahaan-perusahaan besar. Ada yang menitipkan 100 anak, 200 anak, 50 anak, dan ini efektif sekali, ucap Jokowi, stunting dari 27 persen sekarang tinggal sekitar 8 persen. 

Sulit mengejar target? Jokowi optimistis, terlebih berkaca kepada pengalaman menangani Covid-19 yang lalu. Pun, mengatasi stunting harus bergerak bersama-sama. Wajib berkolaborasi antara TNI, Polri, seluruh Gubernur, Bupati, Wali Kota, sampai di tingkat RT. 

Jamin Kebebasan Beribadah dan Beragama

"Mumpung bertemu Bupati dan Wali Kota, Kepala daerah wajib menjamin hak yang sama dalam kebebasan beribadah dan beragama. Baik bagi warga yang beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Budha maupun Konghucu," ujar Presiden Jokowi. 

Terkhusus kepada aparat, yakni Dandim, Kapolres, Kapolda, Pangdam, Kajari, dan Kajati, diminta untuk memahami dan menerapkan isi Undang-undang Dasar Negara  Republik Indonesia 1945 Pasal 29 Ayat 2. Bahwasanya, konstitusi menjamin kebebasan beragama dan beribadah. (*) Prabu/MTS               Foto: @pemkabjember

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X