Hilirisasi untuk Masa Depan Ekonomi dan Kedaulatan Indonesia

hariansuara.com - Hilirisasi salah satu kunci bagi Indonesia berhasil mewujudkan peradaban kemandirian Indonesia sebagai bangsa yang benar-benar berdaulat, maju dan kuat. Bahkan sebagai Negara Kepulauan terbesar di tengah masyarakat dunia, INDONESIA jadi poros maritim dunia, yang ikut menentukan ekonomi dunia. 

Demikian hemat Tody Ardiansyah Prabu, Praktisi Hukum, yang sejak kuliah di Fakultas Hukum Universitas Trisakti aktif berorganisasi. Ia tercatat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Barat 2009 dan juga pernah menjadi Ketua Komisariat HMI FH Universitas Trisakti. Berikut ulasannya lebih lanjut dengan penyesuaian redaksional hariansuara.com.

Sebagai Poros Maritim Dunia, Indonesia harus memiliki armada laut yang betul-betul kuat. Pun, kuat dalam segi tol lautnya, logistik lautnya, pangkalan laut militernya. Termasuk memaksimalkan wilayah perbatasan agar negara tetangga segan dan tunduk pada ZEE (Zona Ekonomi Ekslusif) sehingga negara bisa memaksimalkan potensi kelautan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

Tak pelak, untuk itu, Indonesia merujuk dan menggelorakan semangat yang tertuang pada Deklarasi Djuanda. Bahwa laut Indonesia tak sekadar penghubung NKRI, tetapi menjadi jalan menyatukan ekonomi yang terkoneksi merata bagi seluruh rakyat antarpulau di seluruh Indonesia.

Terminologi laut sebagai penghubung memungkinkan Indonesia berkembang secara beriringan. Tidak seperti skema pembangunan pada Orde Baru yang menempatkan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan nasional. Akibatnya ketimpangan tak terhindarkan. Tilik, kontribusi Pendapatan Domestik Bruto (PDB) nasional di Pulau Jawa 57,86%, Sumatera 23,88%, Kalimantan 8,93%, Sulawesi 4,61 %, Nusa Tenggara dan Bali 2,55% dan Papua 2,33 %. (Bappenas 2015).

Di atas kertas, program Tol Laut dengan konsep hilirisasi ekonomi melalui perhubungan laut dalam kebijakan Pemerintah Jokowi perlu didukung. Pemerintah berkomitmen menghadirkan negara di sektor kelautan dengan memperkuat peran armada nasional melalui PT. Pelni sebagai operator kapal tol laut. Tidak seperti selama ini, hilirisasi logistik nasional melalui laut didominasi pelayaran swasta. 

Hilirisasi logistik di laut merupakan bagian dari diskursus hilirisasi ekonomi nasional. Untuk itu, selain menyiapkan armada kapal, pelabuhan, dan sumber daya manusia yang mumpuni, pemerintah perlu memperhatikan aspek komoditas muatan angkutan laut agar hilirisasi logistik berjalan efektif dan efisien. 

Kunci Hilirisisasi Logistik Nasional: Hulu Ekonomi yang Kuat

Terwujudnya hilirisasi logistik nasional ditentukan oleh kokohnya fondasi  ekonomi nasional di hulu. Di antaranya, kebijakan dibuat untuk menguatkan ekonomi nasional dengan mengunggulkan potensi produk lokal. Tiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan komoditas. Seiring dengan itu, dibangun kebijakan yang menjamin kesejahteraan petani dan nelayan. 

Di sektor kelautan, hilirisasi ini akan menjadikan Indonesia negara yang maju. Hasil perikanan yang melimpah dikelola secara industrialisasi sehingga bernilai tambah, mampu mendatangkan devisa bagi negara, juga mengatasi jumlah pengangguran. Pemerintah tinggal menciptakan kebijakan yang akseletarif dan kondusif demi bangkitnya penguatan di sektor hilir perikanan.

Sedikit catatan, Indonesia sebagai negara maritim punya segalanya. Jika dikalkulasi dan maksimal dikelola, kekayaan lautnya mampu menyumbang pendapatan 1,2 triliun dolar AS. Terlebih Indonesia punya beberapa cadangan sumber migas 9,1 miliar barel, wisata bahari, kekayaan komoditas perikanan dan kandungan di bawah laut lainnya.

Presiden Jokowi: Pentingnya Hilirisasi Industri untuk Indonesia Maju

Pada pertemuan 100 ekonom Indonesia (26/08/2021) di Istana Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkap tiga strategi besar pembangunan ekonomi nasional yang diharapkan bisa mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Tiga strategi itu, pertama, hilirisasi industri. Sektor industri nasional digiring menjadi industri mandiri dan berorientasi ekspor berupa barang jadi. Tidak menjual komoditas dalam bentuk raw materials. 

Kedua, digitalisasi UMKM. Strategi ini mendorong UMKM masuk ke pasar digital, sekaligus mengembangkan loka pasar (marketplace) lokal.

Ketiga, menerapkan ekonomi hijau. Jokowi memastikan, produk-produk ekonomi hijau Indonesia jadi sangat meyakinkan. Juga dibangun kawasan industri hijau atau green industrial park.

“Kita akan bangun yang namanya green industrial park, yang produk keluarannya produk hijau, pemakaiannya energi hijau, energi terbarukan dan kita harapkan kita memiliki kekuatan besar ke depan, yakni produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau yang akan kita bangun tahun ini,” ujar Jokowi.

Bahkan di banyak kesempatan, pun ketika menghadiri Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Rabu (1/2/2023). Jokowi menyampaikan betapa hilirisasi menjadi kunci konsistensi Indonesia dalam industrialisasi dan menjaga kesehatan lingkungan yang berkelanjutan. 

Hilirisasi industri akan berhasil dengan dukungan penuh semua stakeholders terkait, mulai dari lembaga pemerintah, lembaga penelitian, komunitas pengusaha sampai masyarakat umum. Tataran produk ekspor tak lagi raw material atau bahan mentah, melainkan menjadi produk jadi yang bernilai tambah. 

Kendati tidak popular, bahkan banjir kecaman dan gugatan, Presiden Jokowi menegaskan Indonesia kukuh mendorong hilirisasi industri. Negara  melarang ekspor sejumlah produk mentah berbasis sumber daya alam (SDA). Timah, bauksit, dan tembaga masuk dalam pelarangan ekspor di tahun-tahun mendatang.

Jokowi tak gentar melawan Uni Eropa (UE) atas kekalahan gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) atas pelarangan ekspor bijih nikel. Ia menunjuk Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi untuk tidak takut mengajukan banding.

Selain itu, datang serangan lembaga internasional pemberi utang IMF untuk Indonesia mengkaji ulang program hilirisasi. Mempertimbangkan penghapusan kebijakan larangan ekspor nikel. Hilirisasi potensi SDA masih terkendala oleh aspek ketrampilan angkatan kerja dalam negeri. Justru kerugian finansial bagi Indonesia, katanya.

Indonesia sebagai Negara Demokrasi yang besar mesti memberikan contoh kepada dunia. Suksesi Pemilu 2024 sebuah estafet kepemimpinan yang mampu mewujudkan cita-cita bangsa dan negara NKRI. Dengan kecerdasan intelektualnya yang tinggi, pemimpin Bangsa ini tak sekadar visioner, melainkan berani dan berkekuatan besar mengaplikasikan gagasan ekonomi kerakyatan bersinergi dengan ekonomi syariah untuk menghadapai tantangan globalisasi ekonomi kapitalis. 

Formula hilirisasi ini akan menjadi terobosan bagus untuk mengokohkan ekonomi nasional yang kuat. Tercapainya cita-cita bangsa dan negara NKRI yakni, kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dan pemerataan kekayaan naional yang berkeadilan. (*) MTS        Foto: Dok Pri