Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Melesat dari 38 ke 11 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember se-Jatim

Politik & Pemerintahan
15 Nov 2023
Melesat dari 38 ke 11 Peringkat Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Jember se-Jatim

hariansuara.com - Menjalankan amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), Pemkab Jember intens melakukan cara agar akses terhadap informasi publik kian terbuka. 

 Bupati Jember Ir. H. Hendy Siswanto, ST., IPU mengajak Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan seluruh staf menyamakan frekuensi untuk melayani masyarakat secara lebih baik, lebih transparan, lebih akuntabel, dan tepat sasaran.

Kerja keras dan kolaborasi di lingkup Pemkab Jember membuahkan prestasi. Dari monitoring dan evaluasi (monev) KIP oleh Komisioner Informasi Jatim, peringkat Kabupaten Jember di Jawa Timur melesat. Dari semula pada 2020, berada di peringkat 38 dari 38 Kabupaten/Kota, lalu pada 2021 naik satu tangga menjadi peringkat 37, dan pada 2022 berada di peringkat 11.

"Semoga semua termotivasi untuk terus memperbaiki lagi, hingga pada 2023 Kabupaten Jember bisa meraih peringkat 1, 2, atau 3," ujar Bupati Jember kepada media usai menjalani monev secara daring pada Selasa (14/11/2023). 

"KIP ini sesuatu yang penting untuk menyelesaikan sejumlah permsalahan di Jember, termasuk dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi, pencapaian monev KIP bukan hanya angka peringkat, melainkan jadi pemicu semangat, motivasi dalam meningkatkan keterbukaan informasi publik di masa yang akan datang."

KIP Bagian dari Solusi Pembangunan di Jember

Penjelasan dari Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kadiskominfo) Kabupaten Jember Bobby Arie Sandy, tahun ini Komisi Informasi Jawa Timur melaksanakan monev KIP di seluruh kabupaten/kota, serta sejumlah badan publik hingga ke tingkat desa. 

"Tahapan monev mulai dari mengisi kuesioner, visitasi, dan presentasi Bupati Jember terkait strategi, komitmen, dan inovasi bupati sebagai pimpinan badan publik dalam rangka keterbukaan informasi publik," ujar Bobby.

Pemkab Jember meyampaikan informasi terkait kebijakan seluas-luasnya. Proses pengadaan barang dan jasa, misalnya, wajib dipublikasikan di website LPSE. Masyarakat bisa mengaksesnya. Pun, informasi seleksi penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat SD dan SMP disampaikan secara transparan kepada masyarakat.

"Bupati Jember juga berkomitmen, bahwa informasi yang tersaji dapat dimanfaatkan oleh semua orang, termasuk para penyandang disabilitas. Karena itu Bupati perintahkan seluruh OPD memperhatikan kebutuhan penyandang disabilitas saat memberikan informasi," imbuh Bobby.

Dicontohkannya, pemberian subtitle pada unggahan Instagram Bupati Hendy. Juga pada tayangan video live, penerjemah bahasa isyarat dihadirkan, pun di website PPID Jember disediakan alat bantu dengar text to voice.

Kemudian pelayanan KIP bagi masyarakat desa, Bupati Hendy memerintahkan Diskominfo Jember untuk menyediakan sistem terstandarisasi. SDM yang tidak merata dan terbatas di desa bisa memahami informasi publik yang diberikan Pemkab. 

Bupati Hendy menyatakan, keterbukaan informasi publik itu penting sekali dalam menyelesaikan sejumlah permasalahan di Jember, termasuk dalam penurunkan tingkat kemiskinan. (*) Prabu/MTR          Foto: Diskominfojember

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X