Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Meski Pandemi, DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar Desember 2020

Politik
28 May 2020
Meski Pandemi, DPR-Pemerintah Sepakat Pilkada Tetap Digelar Desember 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi II DPR RI menggelar rapat bareng dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Rapat dengar pendapat atau RDP ini membahas kelanjutan Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi Corona (Covid-19). 

Hasil dari raker itu diketahui menghasilkan tiga poin kesimpulan. Pertama, Komisi II DPR bersama Mendagri RI dan KPU RI setuju pemungutan suara serentak dilaksanakan pada 9 Desember 2020 sesuai pada Perppu Nomor 2 Tahun 2020. 

Kedua, menggelar tahapan Pilkada serentak dengan syarat seluruh tahapan pilkada harus dilakukan sesuai dengan Protokol Kesehatan dan melakukan koordinasi dengan Gugus Tugas Covid-19. Pun, yang penting lainnya tetap merujuk prinsip demokrasi.

"Kesimpulan yang ketiga, Komisi II DPR RI meminta KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mengajukan usulan tambahan anggaran terkait Pilkada di Provinsi, Kabupaten, dan Kota secara rinci untuk selanjutnya dibahas oleh Pemerintah dan DPR RI," kata Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia saat membacakan kesimpulan dalam RDP secara virtual, Rabu 27 Mei 2020

Doli menekankan, meski di Tanah Air masih terjadi pandemi Corona tapi kehidupan harus terus lanjut. Jangan sampai berhenti dan semua rencana mesti tetap berjalan. 

Kata dia, Pilkada 2020 tetap dihelat pada akhir Desember dengan memperhatikan protokol kesehatan.

"Karena itu kita menyepakati mempertegas hasil keputusan pada tanggal 4 April dan juga sudah dituangkan di dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2020 maka kita sepakat memilih opsi nomor satu pelaksanaan Pilkada hari pencoblosan pada 9 Desember 2020," jelas Doli.

Pun, ia berharap semua elemen masyarakat punya concern yang sama bahwa kepentingan bersama harus  jadi prioritas keselamatannya. Maka itu, ada dua syarat dari DPR.

Menurutnya, syarat pertama itu setiap tahapan harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang tepat. Terkait itu, penyelenggara mesti berkoordinasi dengan gugus tugas dan juga pemerintah.

"Yang kedua sama sekali tidak mengurangi kualitas dan prinsip-prinsip demokrasi di dalam pelaksanaan tahapan Pilkada ini," ujarnya.

Pilkada 2020 merupakan pesta demokrasi pemilu daerah serentak gelombang empat. Di Pilkada 2020, diproyeksikan ada 270 daerah yang akan melaksanakan pemilihan umum untuk memilih calon kepala daerahnya.

Dari 270 itu dirincikan 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota. Awalnya Pilkada 2020 digelar pada 23 September 2020. Namun, karena pandemi Coronna diundur menjadi 9 Desember 2020.(*) mel/zai

 

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X