Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Dear KPU, MK Sudah Larang Calon Kepala Daerah Eks Pecandu Narkoba

Politik
10 Jul 2020
Dear KPU, MK Sudah Larang Calon Kepala Daerah Eks Pecandu Narkoba

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) diminta segera bersikap terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal larangan mantan pengguna dan pecandu narkoba maju ke Pilkada. Persoalan ini penting jelang perhelatan Pilkada yang kurang dari 6 bulan lagi.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno mengingatkan agar KPU menjalankan putusan MK dengan mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) soal larangan eks pecandu narkoba maju ke Pilkada. Ia bilang dengan adanya PKPU nanti maka partai politik yang menyiapkan calon kepala daerah pun mesti mengikuti dan memenuhi syaratnya.

"Putusan MK itu sebaiknya disesuaikan KPU dan bisa diimplementasikan parpol. Sudah benar MK itu. Ini kan demi ciptakan Pilkada yang berkualitas dengan calon kepala daerah benar-benar terpilih. Silakan KPU sesuaikan putusan MK itu," kata kepada hariansuara, Jumat, 10 Juli 2020.

Adi menambahkan, KPU mesti berani membuat gebrakan demi kualitas pilkada yang lebih baik. Jangan sampai pilkada hanya sekedar pesta demokrasi yang melibatkan suara rakyat tapi tak menjaga kualitas calon kepala daerah.

Bagi dia, putusan MK sudah benar dengan melarang eks pengguna dan pecandu narkoba. Sulit, kata dia, untuk eks pengguna atau pecandu bisa pulih seperti sedia kala dan fokus kembali untuk memimpin daerah.

"Ini ratusan ribu sampai jutaan yang akan dipimpin. Nasib mereka ada di tangan kepala daerah. Lah, kalau kepala daerah tiba-tiba sakau bagaimana nanti," tutur Adi.

MK sebelumnya memutuskan pengguna dan pecandu narkoba dilarang maju ke pilkada. Terkait perkara ini, MK menolak gugatan uji materi yang diajukan eks Bupati Ogan Ilir, Ahmad Wazir Noviadi tentang syarat pencalonan Pilkada 2020 Pasal 7 ayat (2) huruf i Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Dalam pasal itu, dilarang seseorang dengan catatan tercela untuk calonkan diri sebagai kepala daerah. Acuan tercela ini termasuk bagi pengguna, pecandu, dan bandar narkoba. Pun, termasuk penzina dan pemabuk.

"Mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman dikutip dari salinan putusan di situs resmi MK, 18 Desember 2019.

Alasan MK dengan melarang calon kepala daerah yang punya rekam jejak pecandu karena demi pilkada yang berkualitas. Pilkada yang punya kapabilitas dengan calon kepala daerah bermoral tinggi.(*) ras/zai

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X