Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Tunjuk Luhut Tangani Corona di 9 Provinsi, Jokowi Dikritik

Politik
17 Sep 2020
Tunjuk Luhut Tangani Corona di 9 Provinsi, Jokowi Dikritik

hariansuara.com, Jakarta - Kebijakan Presiden Joko Widodo yang menugaskan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk membantu penanganan Corona Covid-19 di sembilan provinsi disorot. Cara ini dinilai tak tepat.

Anggota DPR Fraksi PKS Netty Prasetiyani Aher menyampaikan meski penunjukkan adalah hak prerogatif Jokowi selaku presiden, tapi figur Luhut kontras dengan sektor kesehatan. Ia mempertanyakan hal itu karena Jokowi beberapa waktu lalu bilang terhadap kesehatan.

Netty menyinggung demikian karena Luhut adalah menteri yang membidangi sektor ekonomi bukan kesehatan. Kata dia, seharusnya yang dipercaya adalah Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.

"Ya, kenapa harus Menko Kemaritiman dan Investasi yang tak bersentuhan dengan bidang kesehatan? Bukankah beberapa waktu lalu Presiden menyampaikan akan memprioritaskan kesehatan dibanding pemulihan ekonomi?" kata Netty kepada wartawan, Kamis 17 September 2020.

Netty mengatakan pemerintah harus cepat merespon perkembangan pandemi di sembilan provinsi tersebut. Namun, seharusnya setiap kebijakan yang diambil mesti sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Ia mengingatkan pentingnya memperhatikan tupoksi setiap elemen terkait. 

"Seharusnya Kementerian Kesehatan menjadi leading sector dalam penanganan pandemi ini. Bagaimana kita akan membangun sistem manajemen nasional yang baik jika kementerian terkait tidak diberi kewenangan luas untuk melakukan tupoksinya," jelasnya.

Menurut dia, pemerintah masih banyak persoalan yang belum tertangani dengan baik. Dia menyampaikan seperti misalnya per Rabu, 16 September kemarin tembus rekor baru kasus positif yakni 3.963 orang.

Kemudian, ia menambahkan persoalan lain terkait minimnya perlindungan tenaga kesehatan. Kata dia, masih banyak tenaga medis yang kekurangan Alat Pelindung Diri atau APD.

Selain itu, daya tampung rumah sakit yang juga terancam kepayahan. Selain ketersediaan tempat tidur kesiapan laboratorium pengembangan vaksin juga disorot. 

"Ini seharusnya menjadi domain Kementerian Kesehatan untuk menyelesaikannya dengan baik. Terlalu banyak kepala mengurusi manajemen pandemi, alih-alih beres malah menimbulkan krisis," katanya.

Maka itu, Netty meminta pemerintah segera menunjukkan aksi dan bukti bahwa pandemi memang ditangani dengan baik. 

"Keselamatan rakyat harus jadi prioritas. Pemerintah harus profesional dan jangan abai.  Tolong pemerintah lebih greget," tutur istri Ahmad Heryawan itu. (*)  ras/zai

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X