Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Paslon Nomor 2 Hendy Siswanto-Gus Firjaun: "5 Tahun Cukup Sudah, Wes Wayahe Mbenahi Jember!"

Politik
16 Nov 2020
Paslon Nomor 2 Hendy Siswanto-Gus Firjaun: "5 Tahun Cukup Sudah, Wes Wayahe Mbenahi Jember!"

hariansuara.com, Jember - Tiba pada sesi empat Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember 2020, Minggu (15/11/2020) dengan tema Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Memajukan Daerah ditengah Pandemi Covid-19”.

Topik yang dibacakan oleh Paslon 2, Hendy Siswanto, ditujukan kepada Paslon 1. Topik bahasan tentang SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan) Kabupaten Jember yang dikembalikan ke Pemerintah Pusat dengan kecenderungan terus membesar jumlahnya, hingga dalam lima tahun terakhir mencapai sekitar 2,5 Triliun. Padahal dana itu sebetulnya dapat digunakan untuk menyejahterakan masyarakat. 

Kemudian, tahun 2019 Jember menjadi satu-satunya kabupaten di Jawa Timur yang mendapat penilaian terburuk yaitu ’Disclaimer’ oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Selain itu tingkat kepuasan pelayanan publik mendapat nilai dari Ombudsman RI, 57,42, ketiga terburuk se-Jatim. Ini menyiratkan serapan anggaran dan tata pemerintahan tidak berjalan baik. Pertanyaan saya, siapakah yang bertanggung jawab terkait hal ini?

Paslon 1, Faida menjawab: “Segala sesuatu yang berjalan di pemerintahan itu selalu ada SOP (Standard Operation Procedure--Red). Segala sesuatu juga ada indeks dan tolok ukurnya. Ada ilmu untuk membacanya. Ada ilmu untuk memahaminya. Segala yang berjalan di Kabupaten Jember dalam dunia pemerintahan, masing-masing ada penanggung jawabnya. Dan, penanggung jawab utamanya adalah Bupati, yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati.  

"Tentang opini Disclaimer BPK, izinkan saya merespons dari dua sisi, yaitu dari sisi administrasi dan sisi integritas. Saya akan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK karena memiliki tugas mulia yaitu memeriksa dan mengawasi tertib administrasi keuangan. Yang jelas adalah menyelamatkan uang rakyat, membersihkan pembangunan dari praktik korupsi, dan ini adalah komitmen bersama, dan sama dengan komitmen yang saya miliki. 

Opini “Disclaimer“ itu karena ada data-data yang belum tersajikan secara lengkap dan memerlukan penelusuran lebih lanjut, berkaitan dengan kekurangan volume yang dikerjakan oleh pihak ketiga, adanya tunjangan-tunjangan kepada pimpinan-pimpinan dan anggota DPRD yang tidak memenuhi ketentuan. Adanya kelebihan hitung dana insentif bupati dan lainnya. Ada puluhan miliar rupiah yang sudah dikembalikan, termasuk pembayaran kepada pihak ketiga, kelebihan pembayaran insentif dan lainnya.

Ini adalah satu hal yang kami berterima kasih kepada BPK yang telah membantu tugas kami menjaga uang rakyat, lanjut Faida menjawab. Dan ke depan, bukan hanya mendorong untuk tertib administrasi, tetapi juga transparansi. Dan saya mendukung untuk komitmen ini.

“Anggaran tentunya dibuat sesuai tata aturan pemerintahan dan harus dibuat berdasarkan integritas dan kehati-hatian, jadi tidak akan berefek hukum pada nantinya. 

Baca Juga: Bacabup Jember Hendy Siswanto, SILPA itu Hak Rakyat. Salah Besar Dikembalikan Alih-alih Efisiensi

Paslon nomor 2, Haji Hendy dan Gus Firjaun, menyampaikan tanggapan, “Terima kasih sudah menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Namun, kesalahan ini berakibat fatal kepada kami selaku masyarakat. Dan, masyarakat yang merasakan dampak dari kebijakan yang ternyata masih ada bermacam-macam di dalamnya. Belum selesai urusannya. Masih Disclaimer maupun ada tingkat pelayanan publik yang kurang di situ. 

Dan kami masih akan merasakan hal ini ke depan. Saya akan tanya kepada masyarakat Jember, apakah seperti ini masih harus dilanjutkan? 

Gus Firjaun ganti menanggapi: "Tadi disampaikan bahwa segala sesuatu itu ada SOP-nya. Tetapi kami sebagai rakyat, justru tanda tanya, kenapa setiap tahun justru SILPA ini semakin naik. Apakah ini menjadi sebuah indikasi bahwa tata kelola anggaran dan tata kelola pemerintahan ini tidak menggunakan SOP yang sebenarnya, sehingga mendapatkan hal seperti itu. Kami janggal sekali dari apa yang disampaikan, kenapa SILPA semakin tahun semakin meningkat. Ini menunjukkan ada sesuatu, something wrong."

Paslon 1 Faida, menanggapi: “Kembali kepada komitmen kami, kami memandang soal opini BPK RI  itu lebih kepada urusan menjaga integritas dan menyelamatkan uang negara. Kami menyadari bahwa itu sebuah opini, hanya alat instrumen administrasi. Namun yang penting, uangnya tidak dibawa lari.

"Dan, untuk pelayanan publik, kami sampaikan data-data untuk kepuasan publik. Banyak sekali kepuasan publik hasil penelitian di Kabupaten Jember, angkanya di atas 80% dengan nilai B dan A. Ini menunjukkan dari sisi-sisi layanan yang sudah memuaskan masyarakat. Dan tentu saja masih banyak yang harus ditingkatkan lagi kepuasan layanan publiknya. Dan memang tugasnya pemerintah adalah melayani masyarakat."

Ditambahkan oleh cawabup nomor 1: "Ke depan saya sepenuhnya mendukung Bu Faida memimpin Jember dengan makin memadukan tertib administrasi dan penegakan integritas. Jenber tangguh adalah Jember yang tertib tata kelola pemerintahannya dan bersih dari korupsi."  

Cabup menyambung lagi, "Satu hal yang bisa saya tambahkan, untuk SILPA yang ada, kebanyakan efektivitasnya dari pelelangan yang ada. Di masa saya dengan Kyai Muqit tidak ada setoran-setoran pesanan kepada bupati dan wakil bupati, dan menjadikan satu hal yang ternyata jauh lebih rendah daripada harga yang direncanakan."

Sudah Cukup Lima Tahun Terakhir Jember Tertinggal

Paslon bupati-wakil bupati nomor 2, Haji Hendy Siswanto-Gus Firjaun, setelah mendengar, mencerna dan menimbang pendapat yang berseliweran di studio debat, keduanya sampai pada kesimpulan yang terangkum dalam closing statement mereka. Diawali oleh Cabup Hendy Siswanto:

“Sudah cukup, lima tahun terakhir masyarakat Jember tidak sejahtera. Sudah cukup, lima tahun terakhir Jember tertinggal dari kabupaten lain.

Ampon bejena meccek Jember.., 

Wes wayahe mbenahi Jember... 

Sudah saatnya membenahi Jember...  

"Demi kesejahteraan para petani, demi kesejahteraan GTT/PTT, demi kesejahteraan tenaga kesehatan, dan demi kesejahteraan para pelaku UMKM. Namun yang terpenting adalah demi kesejahteraan anak cucu kita semua... Kami, Haji Hendy Siswanto dan Gus Firjaun berkomitmen untuk mengembalikan hak-hak masyarakat Jember yang selama 5 tahun ini tidak terpenuhi."

Kemudian ditutup oleh Gus Firjaun, “Dengan semangat, bahwa “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada dirinya,” (QS Al Qur’an, Ar-Ra’d: 11). Karena itu, jangam lupa tanggal 9 Desember 2020, Coblos Nomor 2. Wes Wayahe Mbenahi Jember. (*) mel/mel   Foto: IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X
X