Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Debat Publik II- Paslon 2 Haji Hendy-Gus Firjaun: Masyarakat Jember Rugi Akibat Disharmoni Bupati-DPRD

Politik
23 Nov 2020
Debat Publik II- Paslon 2 Haji Hendy-Gus Firjaun: Masyarakat Jember Rugi Akibat Disharmoni Bupati-DPRD

hariansuara.com, Jember - Masih dari putaran kedua Debat Publik Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Jember 2020 pada Minggu (22/11/2020). Cabup-Cawabup Jember nomor urut 2, Hendy Siswanto-Muhammad Balya Firjaun Barlaman) mengajukan pertanyaan kepada Paslon 3 tentang hak pelayanan publik apa saja kepada masyarakat Jember sesuai perundang-undangan yang berlaku.  

Setelah dijawab, bahwasanya Salam-Ifan akan membuat konsep pelayanan terpadu berbasis teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk mempercepat, memudahkan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Paslon 2 menanggapi, dengan Gus Firjaun bertanya tentang apakah pelayanan publik selama 5 tahun terakhir sudah terpenuhi. Paslon 3 saling menyampaikan penilaian mereka, bahwa "Kita sama-sama masyarakat Jember sudah merasakan, Pak Hendy juga, bagaimana pelayanan publik sekarang. Kita sebagai pemimpin Jember yang baru, kita berikan contoh pelayanan publik melalui layanan yang cepat, mudah dan murah, dan pastinya profesional," ujar Salam, yang kemudian ditambahkan oleh Ifan,

"Terkait pelayanan publik, sekali lagi, diwarnai dengan beberapa masalah, dan ada yang berkaitan dengan masalah hukum. Tahun 2017 atau 2018, seorang kepala dinas terkena operasi tangkap tangan (OTT). Diperlukan kepemimpinan yang kuat untuk melakukan controlling."

Masyarakat Rugi Terdampak Disharmoni DPRD-Bupati

Kemudian, Paslon 2 Haji Hendy-Gus Firjaun berkesempatan mengajukan pertanyaan kepada Paslon 1 (Faida-Vian) dua pertanyaan, yaitu tentang keprihatinannya sebagai warga Jember yang dirugikan atas ekses ketidakharmonisan antara legislatif (DPRD) dan eksekutif (Pemerintah Daerah, tepatnya Bupati Jember Faida).

"Terus terang, Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudaraku di Kabupaten Jember. Saya prihatin ini, sebagai warga Jember. Tahun 2020 sudah mau habis. Tapi kita belum punya APBD, padahal ini bisa dibelanjakan menjadi suplemen untuk mendongkrak perekonomian kita di Jember, " tanya Haji Hendy, lalu melanjutkan,

"Juga, baru sekali ini di Kabupaten Jember terjadi pemakzulan terhadap bupati. Ini tanda bahwa legislatif dan eksekutif tidak bisa berkoordinasi. Terlepas dari itu, masyarakat yang menerima dampak kerugiannya. Siapakah menurut Bu Faida, yang seharusnya mengambil inisiatif terlebih dulu untuk memperbaiki koordinasi yang buruk tersebut?"

Paslon 1, Faida:  "Yang jelas, eksekutif punya tupoksi tersendiri, juga DPRD punya tupoksi tersendiri. Saya rasa masing-masing menjalankan tugasnya. Saya kira biasa dalam dinamika bila masing-masing menjalankan tugasnya."

Mengenai APBD, katanya, tidak benar Jember tidak punya APBD. Kalau Perda APBD memang benar tidak ada. Tapi kita punya Perbup APBD bila tidak ada kesepakatan antara DPRD dan Bupati, maka ada jalan keluar, yaitu menggunakan Perbup APBD. Sebab, tidak ada seorang pun yang bisa menghambat anggaran yang digunakan untuk rakyat. 

"Oleh karena itu saya tegaskan, bahwa tidak ada seorang pun yang dengan mudah mengatakan bisa memakzulkan seorang bupati. Saat ini saya masih melaksanakan cuti dalam masa kampanye. Saya akan aktif kembali tiga hari sebelum coblosan. Pihak-pihak yang keberatan, silakan mengikuti mekanisme sesuai konstitusi, karena bupati dilantai secara konstitusional," demikian kata Faida.

Di sesi memberi tanggapan, Paslon nomor urut 2, Haji Hendy, pengusaha dan berlatar birokrat, dan Gus Firjaun, pernah anggota DPRD Provinsi Jawa Timur,  mengulas lebih detail.

"Dengan Perbup APBD itu terbatas. Berbeda dari APBD yang disepakati antara legislatif dan eksekutif. Jumlahnya mencapai 5 Triliun lebih. Saya belum tahu persis jumlahnya ya, karena belum jadi Bupati. Sebentar lagi," ujar Haji Hendy sedikit berseloroh. " Uang 5 T itu bila dibelanjakan untuk masyarakat, maka masyarakat Jember akan menikmati bergulirnya ekonomi kita. Bukan APBD tidak ada. Uangnya ada, karenanya Jember masih berjalan sampai saat ini. Tapi jumlahnya terbatas."

Kembali calon bupati 2020-2025 dari Paslon nomor urut 2 ini melanjutkan. Ia prihatin selaku warga masyarakat Jember. Pemakzulan sudah berjalan, meski belum final, bagaimana nasib masyarakat Jember?

"DPRD dan Bupati ibarat orang tua kami, rakyat Jember sebagai anak-anaknya. Bila orang tua belum harmonis, tidak bisa bersinergi dan berkolaborasi, bagaimana nasib kami? Semoga ini menjadi koreksi bagi kita semua, masyarakat Jember," tegas Haji Hendy.

Imbuh Gus Firjaun,  betul bisa memakai Perbup tentang APBD. Ia menyorot tentang kemitraan antara legislatif dan eksekutif ini harus ada. Pasalnya, Jember akan bisa memakai APBD yang disepakati oleh DPRD-Bupati, karena lebih bisa dipertanggungjawabkan dan lebih berkualitas. (*) mel/mel       Foto: IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X