Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Dr Muhammad Iqbal: Potret Jember yang Unik dan Ajaib, dari KSOTK sampai APBD 2021

Politik
06 Jan 2021
Dr Muhammad Iqbal: Potret Jember yang Unik dan Ajaib, dari KSOTK sampai APBD 2021

hariansuara.com, Jember – Masyarakat Jember dalam lima tahun terakhir dirundung masalah yang bisa disebut dalam dua kata saja, ‘banyak banget’. Demonstrasi mewarnai keseharian, dari demo GTT/PTT (guru tidak tetap (GTT)/pegawai tidak tetap) sampai unjuk rasa yang baru lalu di depan Kejaksaan Negeri oleh Koalisi Masyarakat Jember Bela Kiai Muqit.

Inikah bentuk adanya supremasi hukum? Tetapi sepertinya hukum tak cukup bertaji. Demo terus-menerus, tetapi tiada berefek. Seperti apa potret Kabupaten Jember sebenarnya?

Simak petikan tanya jawab hariansuara dengan Dr Muhammad Iqbal, MSi, pengamat politik yang juga Dosen FISIP di Universitas Jember (UNEJ): 

hariansuara (HS): Jelang mengikuti Pilkada 2020, Bupati Faida cuti. Kala itulah Plt Bupati Abdul Muqit Arief melaksanakan rekomendasi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk mengembalikan jabatan sesuai KSOTK (Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja) 2016. Sesudahnya, ternyata berbuah polemik. Pro-kontra tak terhindarkan, sampai Wabup dilaporkan ke Polres dan Kejaksaan Negeri. Ada apakah?

Muhammad Iqbal (MI): Unik dan ajaib memang Jember ini (jawabnya di seberang sana melalui aplikasi WhatsApp di sela rehat menguji tesis mahasiswanya).

        Soal pengaduan “masyarakat” itu justru memperlihatkan sebuah dinamika. Bukti adanya upaya penegakan supremasi hukum. Hanya perspektif yang dipakai masing-masing pihak berbeda, meski sama-sama punya harapan ada penegakan hukum. Masalahnya terletak pada seberapa besar keberpihakan kepada kepentingan rakyat dan keadilan.

Yang mendemo dan memolisikan Wabup Muqit, menurut Dosen Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat UNEJ juga ini, punya alasan hukum tersendiri. Namun, sepertinya kurang fair dalam menyikapi kasus ini. Hanya berhenti pada kebijakan Plt. Bupati Muqit, tanpa mengaitkannya dengan ihwal sengkarut persoalan KSOTK itu.

Sementara apa yang dilakukan Kyai Muqit selama menjadi Plt. Bupati Jember, hematnya lagi, punya landasan hukum. Tidak bisa disalahkan begitu saja. Jelas terbaca ia sedang membuat kebijakan untuk mematuhi perintah Mendagri. Kebijakan ini tidak akan ia lakukan atau terjadi jika sebelum masa cuti Pilkada itu, Bupati Faida sudah mengindahkan dengan baik semua regulasi terkait KSOTK. Tidak mengabaikan rekomendasi Mendagri. 

MI: Bagi saya, menilai kedua perbedaan tidak bisa berhenti pada peristiwanya. Harus kita kaitkan dari awal sengkarut berasal, yaitu komunikasi politik yang sangat buruk dari tahun-tahun pertama Bupati Faida menjabat. 

      Bupati gagal menjalin hubungan yang kondusif dengan DPRD dalam menjalankan roda pembangunan dan pemerintahan. Itulah asal muasal munculnya sengkarut KSOTK dan Raperda APBD. Imbasnya, timbul reaksi pro-kontra dari masyarakat atau birokrasi ASN (aparatur sipil negara--Red) baik dalam bentuk unjuk rasa, mosi tidak percaya, sampai pengaduan hukum

HS: Ada suara di luar sana yang memolisikan dan melaporkan Wabup Muqit ke Kejari terkesan “mencari-cari” .

MI: Meski ada 'slentingan' macam itu, bagi saya itu tidak penting. Konstitusi kita menjamin hak setiap orang untuk berkekspresi dan mengemukakan pendapat. Soal cara dan metode tetap dianggap sah selama tidak melanggar ketentuan hukum.

        Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 jelas mengatur itu dengan tiga prinsip, yaitu: Indonesia adalah negara hukum, yang menganut (i) Supremasi hukum, (ii) Equality before the law atau kesamaan di dalam hukum, (iii) Due Process of law atau hukum yang tidak melanggar hukum. Maka dinamika masyarakat itu boleh disebut sebagai teks politik.

       Jadi, silakan siapa saja berhak mengekspresikan pro-kontra atas sengkarut di arena politik pemerintahan Jember. Namun, yang terpenting adalah jangan berhenti hanya pada teks, tapi juga mengaitkan dengan konteks politik.

        Konteks situasi di Jember dalam hampir 5 tahun kepemimpinan Bupati Faida sangat jelas membuat Kabupaten Jember mengalami banyak kemunduran. Alhasil, Faida kalah dalam kontestasi Pilkada 2020. Artinya, secara umum masyarakat Jember sangat rasional menilai kepemimimpinan Faida dianggap buruk.

HS: Ada penilaian, Wabup Muqit kok terkesan seperti ditinggal sendiri, ibiarkan jadi ‘pesakitan’. Padahal ia melaksanakan KSOTK sesuai rekomendasi Mendagri. Bahkan saking berkali-kali rekomendasi itu disampaikan sehingga terkesan sebagai perintah, meminjam istilah Wabup Muqit.

MI: Hemat saya Kemendagri sudah on the track sejak awal untuk memediasi, bahkan mengeluarkan rekomendasi terkait sengkarut di birokrasi Pemkab Jember.

Kalau sekarang "dituntut" menerbitkan lagi kebijakan baru, malah bisa dikatakan terlalu berlebihan. Perlu kita ingat, bahwa akar persoalan mendasar adalah diskresi Bupati Faida yang dinilai memicu kegaduhan politik dan birokrasi.

Maka, di sisa akhir masa jabatan, Bupati Faida seharusnya lebih menunjukkan jiwa kenegarawanan dan legasi kepemimpinan yang lebih etis, bukan makin mempertajam krisis.

HS: Untuk kali kedua setelah 2020 lalu, Kabupaten Jember untuk 2021 tidak memiliki APBD. Masyarakat Jember sangat terdampak oleh keadaan ini. Alih-alih pembangunan, untuk membeli bensin truk-truk sampah itu saja tak ada uang, sehingga lebih dari 30 truk diparkir depan kantor Pemkab dan Pendopo. ASN harus gajian, listrik pun mesti dibayar. Apa yang akan terjadi?

MI: Sengkarut RAPBD 2021 sama seperti tahun lalu. Kita sebagai warga Jember sangat prihatin, karena seluruh masyarakat dan pembangunan di Jember jadi sangat terdampak. Situasi ini menambah lagi daftar tidak kondusifnya kepemimpinan eksekutif Bupati Faida untuk menjalin harmoni dengan legislatif dalam menyusun RAPBD.

      Sebetulnya solusi sengkarut RAPBD ini sudah ditegaskan dalam Pasal 312 dan 313 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada intinya berisi jika tidak ada persetujuan Perda, maka RAPBD ditetapkan oleh Perkada yang akan disahkan oleh Gubernur Jatim.

HS: Berarti Gubernur bisa menyetujui Raperbup atau perkada itu?

MI: Betul. Saat ini hanya melalui Perkada saja mekanisme penetapan APBD. Itu kewenangan sekaligus kewajiban Kepala Daerah. Jika tetap tidak ada penetapan Perkada APBD, jelas seluruh hak masyarakat Jember tidak ada kepastian dan jaminan.

      Saya percaya, Bupati Faida masih punya kebesaran hati untuk menuntaskan persoalan yang menimpa nasib rakyat ini. (*) mel/mel         Foto: Dok Muhammad Iqbal, Jember.JatimTimes & suaraindonesia.

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X