Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Gubernur Khofifah Tambah 4, Jadi Total 15 Daerah PPKM di Jatim Cegah Sebaran Covid-19

Politik
16 Jan 2021
Gubernur Khofifah Tambah 4, Jadi Total 15 Daerah PPKM di Jatim Cegah Sebaran Covid-19

hariansuara.com, Surabaya - Prihatin dengan terus meningginya kasus Covid-19 di Indonesia, Presiden Joko Widodo mengambil kebijakan pemberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Jawa-Bali dari 11 sampai 25 Januari 2021.

Aktivitas masyarakat dibatasi dalam dua minggu itu untuk menurunkan jumlah penyebaran dan penularan virus Corona yang berbahaya ini, bahkan telah bermutasi menjadi SARS-CoV-2.

Jawa Timur, seperti ditetapkan oleh Gubernur Khofifah, memberlakukan PPKM di 11 Kabupaten/Kota. Untuk Kabupaten meliputi Sidoarjo, Gresik, Malang, Madiun, Lamongan, Ngawi dan Blitar. Sedangkan untuk wilayah kota terdiri dari Surabaya, Malang, Batu dan Madiun.

“Selama PPMK, mohon menahan diri untuk tidak cangkrukan di warkop. Tidak berpergian jika tidak mendesak, dan tetap stay di rumah. Patuhi protokol kesehatan dan disiplin terapkan 3M, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak," ujar Gubernur Khofifah di akun IG resminya @khofifah.ip.

"Saya yakin, kita bisa memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini secara bersama-sama. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga negara.” 

Kebijakan ini diambil karena belakangan terlihat peningkatan lagi jumlah kasus baru terinfeksi Covid-19 sebanyak dua kali lipat dibandingkan Oktober 2020.

Namun, tambah ke sini, jumlah tersebut tidak juga turun, bahkan bertambah. Untuk itulah Gubernur Khofifah menambah empat titik penerapan PPKM, yaitu Kabupaten Nganjuk, Kediri, dan Mojokerto (Kabupaten dan Kota). 

Di pintu masuk ke Kota Surabaya maupun di perbatasan-perbatasan antarkota dibuat check point untuk filterisasi, bukan penutupan.

Masyarakat masih bisa keluar masuk, namun melalui pemeriksaan ketat petugas, yang terdiri dari pemerintah kota, TNI dan POLRI.

Hal ini diperkecualikan bagi karyawan yang bekerja di Kota Buaya ini. Kebijakan ini diberlakukan untuk kemaslahatan atau kebaikan bersama.

Bila ada yang melanggar, maka denda sudah menanti. Pasalnya, sosialisasi tidak kurang-kurangnya disampaikan kepada masyarakat. (*) stmuh/zai      Foto: @khofifah.ip

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X