Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Berat Bagi Jember APBD 2021 Masih Kusut Sampai Pelantikan Bupati Hendy Siswanto & Wabup Gus Firjaun

Politik
19 Jan 2021
Berat Bagi Jember APBD 2021 Masih Kusut Sampai Pelantikan Bupati Hendy Siswanto & Wabup Gus Firjaun

hariansuara.com, Jember – Karut marut menggayut di langit Kabupaten Jember. Yang paling gres adalah nyanyi pilu 13.000 aparatur sipil negara (ASN) dan 6.000 tenaga honorer. Hingga pertengahan Januari 2021 ini, mereka belum menerima hak atas gaji dan honor. Apa pasal?

Kabupaten Jember belum memiliki Perbup atau Perda APBD 2021. Pengajuan Perbup Bupati Jember Faida ditolak oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Bukan tanpa alasan, melainkan karena besaran anggaran yang diajukan dalam Perbup tersebut hampir sama dengan jumlah Perda APBD.

Solusi dari Gubernur Provinsi Jawa Timur, Bupati Faida diminta melakukan revisi berembug dengan DPRD atau mengajukan seperduabelas (1/12) semata untuk anggaran yang sifatnya wajib, rutin dan mengikat.

Namun, hingga medio Januari 2021 ini, sengkarut ini belum tuntas. ASN dan tenaga honorer belum menerima gaji dan honor. Sementara ‘argo’ keseharian berjalan terus. Banyak pos yang harus dibayar. Wajar jika kemudian ASN, tenaga honorer maupun masyarakat luas terimbas dan merasa tertekan. 

Untuk lebih jelas melihat potret Kabupaten Jember sekarang dan bagaimana arah peta politik Jember ke depan, hariansuara mewawancarai pengamat politik Dr Muhammad Iqbal, MSi. Berikut petikan wawancara dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik dan Pascasarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Jember (UNEJ).

Hariansuara (HS): Bupati-Wakil Bupati Jember Terpilih, Hendy Siswanto-Gus Firjaun, akan dilantik pada 17 Februari 2021. Bagaimana sikon pemerintahan yang akan diserahtugaskan kepada Pemimpin Jember yang baru ini?

Dr Muhammad Iqbal, MSi (MI): Kompleksitas persoalan ‘warisan’ pemerintahan Faida sangat jelas. Dan ini harus menjadi ‘bacaan pertama’ bagi Bupati-Wakil Bupati Terpilih Haji Hendy-Gus Firjaun. Mengapa?

Bagaimana mungkin Hendy-Firjaun bisa wayahe mbenahi Jember, bila tanpa memiliki peta utuh dan detail yang mampu menggambarkan kompleksitas persoalan di Jember. 

Maka, sebelum hari pelantikan tiba, sudah seharusnya kapasitas Cabup Hendy dan Cawabup Firjaun saat ini dimanfaatkan untuk mengidentifikasi semua aspek persoalan yang mampu dijangkau. Semua itu perlu disiapkan secara matang dalam sisa satu bulan ini agar roda pemerintahan ke depan berjalan efektif.

Memang, 16 Februari adalah masa akhir jabatan Bupati Jember Faida. Pelantikan Bupati-Wakil Bupati Jember Terpilih harus sudah berlangsung maksimal dalam seminggu berikutnya. 

HS: Bila ada ‘bacaan pertama’ untuk membenahi Jember, tentu ada ‘bacaan selanjutnya’ yang mesti dilakukan.

MI: Apabila bacaan pertama ‘khatam’, pemerintahan di bawah pasangan Bupati-Wakil Bupati Jember yang baru ini perlu menuntaskan ‘bacaan kedua’, yaitu kompilasi dan strategi solusi untuk memenuhi janji-janji yang dilakukan selama kampanye kontestasi Pilkada 2020 yang lalu.

Kita, masyarakat Jember, sangat ingat dan mencatat bagaimana Hendy-Firjaun begitu bersemangat dalam kampanye akan mengembalikan hak-hak jajaran pemerintahan dan segenap lapisan rakyat Jember melalui 7 Program Unggulan.

Baca Juga: 7 Program Unggulan Benahi Jember Paslon Nomor Urut 2, Haji Hendy Siswanto-Gus Firjaun

Contohnya, mengembalikan hak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menjalin harmoni dengan Kepala Daerah beserta birokrasinya. Kemudian sampai mengembalikan hak para GTT/PTT, petani, pedagang, guru ngaji, nelayan, ASN, kaum wanita, disabilitas dan seluruh masyarakat lainnya. Semua hak mereka harus dikembalikan.

HS: Dari sengkarut warisan pemerintahan di bawah Bupati Faida ini, faktor-faktor apa saja yang nantinya akan membebani pundak pemimpin baru Jember Hendy Siswanto-Gus Firjaun dalam menjalankan good governance dan good government? 

MI: Hanya satu faktor saja, yaitu memenuhi seluruh janji kampanye dan pakta integritas yang telah dinyatakan selama kontestasi Pilkada serta sumpah janji nanti dalam masa pelantikan.

Dengan menuntaskan ‘bacaan kedua’ itu, yakni mengembalikan hak-hak masyarakat, maka kita, sebagai bagian dari rakyat Jember, sangat berharap Bupati dan Wakil Bupati Jember yang baru, Hendy Siswanto dan Gus Firjaun (HSGF), benar-benar menjadi Pemimpin Perubahan.

HS: Adakah faktor sengkarut ‘warisan’ Pemkab lama ini yang bisa jadi batu sandungan bagi pemimpin baru Hendy Siswanto-Gus Firjaun nantinya? Jika ada, kiat apa untuk mengatasi persoalan itu dengan tuntas? 

MI: Semua sengkarut ‘warisan’ pemerintahan Faida-Muqit itu tidak ada yang mustahil untuk diselesaikan. Memang hal ini pasti akan terasa berat jika ‘bacaan pertama’ dan ‘bacaan kedua’ tadi tidak dituntaskan.

Bagaimana agar beban pemerintah HSGF ini menjadi lebih ringan? Hendy Siswanto-Gus Firjaun harus menuntaskan ‘bacaan ketiga’, yaitu bacaan prioritas persoalan utama di Jember.

Apakah itu? Masalah APBD (anggaran pendapatan dan belanja daerah) dan KSOTK (kedudukan struktur organisasi dan tata kerja).

Pada Januari 2021 ini sengkarut Perkada APBD mestinya tuntas, ini agar seluruh hak dan nasib masyarakat Jember dapat segera terpenuhi. Saya masih percaya, Bupati Faida punya kebesaran jiwa dan kelembutan hati untuk peduli pada nasib rakyat Jember.

Dengan begitu, awal Februari 2021, ASN dan lain-lain bisa gajian, sekaligus rapelan.

HS: Apa yang akan terjadi jika sampai hari pelantikan, karut marut “warisan” Bupati Jember Faida ini belum juga tuntas? Padahal jelas, masyarakat butuh rasa aman, kepastian hukum, keterjaminan dalam usaha dan sebagainya.

MI: Implikasi dari mandegnya APBD jelas akan sangat berat dan membebani nasib ASN dan keberlangsungan Jember secara keseluruhan. ASN tidak gajian, program pembangunan masih akan mangkrak sampai April mendatang dan sebagainya.

Bila masalah APBD 2021 ini tak kunjung selesai hingga tiba hari pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Jember, maka Bupati Hendy harus gercep, gerak cepat. Segera berkonsultasi dengan DPRD Jember dan Pemprov Jatim, bahkan Kemendagri dalam penerbitan regulasi APBD yang konstitusional.

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) harus segera definitif, karena ini semua berimplikasi kepada para OPD/Kepala Dinas selaku pemegang kuasa pengelola anggaran.

Saya kira Bupati Hendy akan sangat memahami hal itu. Di samping penyelesaian APBD, juga berkonsultasi dengan pihak Kemendagri dan Pemprov Jatim untuk mencarikan solusi KSOTK (Kedudukan dan Struktur Organisasi Tata Kerja--Red)  Tahun 2021. Jadi, simultan jalannya dengan pembahasan KUA-PPAS.

HS: Apa harapan masyarakat Jember menurut hemat Bapak?

MI: Seperti saya sampaikan tadi, masyarakat Jember berharap sengkarut APBD di Jember bisa tuntas pada Januari 2021. Caranya, Bupati Faida tinggal mengikuti rekomendasi Pemprov Jatim dan DPRD Jember, antara lain menyusun besaran anggaran 1/12 (seperduabelas) atas belanja yang wajib, mengikat dan penting. 

Separah-parahnya masalah APBD tersebut, masyarakat Jember mengharapkan pemimpin Kabupaten Jember yang baru, Bupati Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Gus Firjaun, dapat gercep menuntaskan membaca ‘tiga bacaan’ utama seperti saya uraikan tadi. Dengan begitu, mereka bisa memimpin perubahan di Jember sesuai semangat mereka, wes wayahe mbenahi Jember. (*)  mel/mel     Foto: Dok Pri 

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X