Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Manajemen Krisis di Jember Ala Gubernur Khofifah Layak Dapat Bintang

Politik
17 Feb 2021
Manajemen Krisis di Jember Ala Gubernur Khofifah Layak Dapat Bintang

hariansuara.com, Jember – Ada di Jember, bisa jadi tidak ada di kabupaten lain. Termasuk ‘kehebohan’ yang cukup sulit dipercaya bahwa itu benar terjadi. Di Jember kemarin sempat terjadi kegalauan akan siapa duduk di posisi Plh (Pelaksana Harian) Bupati Jember, dr Faida MMR.

Hal ini bermuara karena keputusan Bupati Faida memecat Sekda Mirfano, lalu menunjuk Ahmad Imam Fauzi sebagai Sekda pengganti. Meski pengangkatan ini dilakukan dengan gaya ‘tabrak prosedur’ alias tidak sesuai ketentuan, namun toh tetap dianggap ‘berlaku’.

Tak heran jika jelang penentuan pejabat sebagai Plh Bupati Jember seiring pensiunnya Faida pada 17 Februari 2021 timbul tanda tanya besar. Siapa yang bakal jadi Plh?

Sejak jauh hari, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mencermati kemungkinan ini. Untuk itu, ia telah siap dengan solusinya. Jadi, Jember tak akan kisruh ketika harus menunggu 1 pekan ke depan hari pelantikan dan pengukuhan H Hendy Siswanto dan Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) sebagai Bupati dan Wakil Bupati Jember periode 2021-2024.

Pemunduran jadwal ini memenuhi instruksi Menteri Dalam Negeri agar pelantikan dan pengukuhan Bupati-Wakil Bupati dilakukan serentak. Jadi, waktunya tentatif mundur ke tanggal 25 atau 26 Februari 2021. Menunggu proses sengketa Pilkada 2020 usai diselesaikan. 

Tidak Mirfano, Tidak pula Ahmad Imam Fauzi

Sebagai politikus senior, Gubernur Khofifah kembali menunjukkan kebernasannya dalam memenej krisis agar tidak menimbulkan masalah baru di Kabupaten Jember. 

Tidak Sekda Mirfano, tidak juga Sekda (penunjukan Faida) Ahmad Imam Fauzi. Gubernur Khofifah menyisihkan keduanya. Lalu dengan taktis cerdas, ia menunjuk Hadi Sulistiyo, Kepala Dinas Pertanian (Disperta) Jawa Timur untuk duduk sebagai Plh Bupati Jember. Tanpa banyak repot, problem terselesaikan dengan baik.

"Soal Plh Sekda Bupati Jember, Pemprov Jatim sudah on the track atau di jalur yang benar dan konstitusional untuk menyelesaikan krisis birokrasi di Kabupaten Jember," ujar Muhammad Iqbal, pengamat politik dari Universitas Jember.

"Seingat saya di pertengahan Januari 2021 Gubernur Khoffah sudah menerbitkan surat yang menyatakan Mirfano adalah Sekda definitif yang sah. Surat itu berarti tak mengakui adanya posisi Plh Ahmad Imam Fauzi yang dikukuhkan sepihak (tanpa asistensi dengan Pemprov) oleh mantan Bupati Faida."

Sementara itu kepada insan media, Ketua DPRD Jember, Itqon Syauqi, mengagumi kebernasan Gubernur Khofifah dalam menyelesaikan konflik di Jember. Ia meninggalkan ‘air keruh’ akibat gontokan kubu-kubu yang sedianya ingin mengacaukan birokrasi di Jember.

DPRD Jember, mengutip perkataan Itqon kepada media terkait hal ini, tetap siaga mengawasi dan memantau situasi, proses pelaksanaan penyerahan tugas Plh serta segala perkembangannya. 

Ditambahkannya, akan jadi ‘Pekerjaan Rumah’ bagi Bupati dan Wakil Bupati Jember ke depan, H Hendy Siswanto dan Gus Firjaun, yaitu membersihkan birokrasi dari praktik ‘gang-gang’-an atau kubu-kubuan di Pemerintahan Kabupaten Jember. 

Terlepas dari semua itu, masyarakat awam pun bisa menilai, bahwa sekarang sudah tak lazim gaya pemerintahan ‘berkubuisme’ semacam itu. Terlebih menurut peraturan dan perundangan di NKRI, birokrasi ada karena rakyat. Untuk itu, tugasnya adalah melayani masyarakat, bukan justru menyengsarakan hidup masyarakat. (*) hab/mel         Foto: IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X