Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Siang Ini Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo Luruskan Kesimpangsiuran Birokrasi

Politik
22 Feb 2021
Siang Ini Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo Luruskan Kesimpangsiuran Birokrasi

hariansuara.com, Jember – Bertempat di kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, Senin (22/2/2021) ini, Plh (Pelaksana Harian) Bupati Hadi Sulistyo mengumpulkan asisten bupati, direktur rumah sakit, kepala dinas hingga camat. 

Agendanya, meluruskan kesimpangsiuran birokrasi yang diwariskan mantan Bupati Faida. Kilas balik, terkait UU Pilkada yang sifatnya mengikat, 6 bulan sebelum lengser Faida tidak boleh memutasi atau mengangkat pejabat.

Tetapi sampai Desember 2020 pun, ia masih saja melanggar aturan ini, sampai menonaktifkan Mirfano dari jabatannya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda). Sebagai gantinya, ia menunjuk Edy Budi Susilo, lalu memilih pengganti lainnya, Ahmad Imam Fauzy.

Namun, dalam menjalankan tugas kesehariannya selaku Plh Bupati Jember, Hadi dibantu Mirfano sebagai Sekda yang sah. Ia berpatok pada petunjuk Gubernur Khofifah di dalam surat yang diterbitkan pada 15 Januari 2021.  

Sosialisasi Bahwa Aturan Bupati Lama itu Salah

Sesuai arahan Gubernur Jawa Timur Khofifah, tugas Plh Bupati Hadi Sulistyo adalah menyatukan perbedaan yang mencuat selama ini akibat aturan yang diterapkan mantan Bupati Jember Faida adalah salah. 

Mengutip keterangan Plh Bupati Hadi Sulistyo kepada pers, “Tugas saya melakukan sosialisasi kesimpangsiuran akibat aturan yang diterapkan dulu itu salah. Saya tidak akan melakukan kebijakan strategis yang berdampak hukum, baik terkait organisasi, kepegawaian maupun alokasi anggaran.” 

Diikuti bersama selama ini yang terjadi, mantan Bupati Faida tidak melakukan instruksi Menteri Dalam Negeri untuk mengembalikan aparatur sipil negara (ASN) ke posisi semulai sesuai Sistem Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) 2016. 

Jelang kampanye saat Faida cuti, Wakil Bupati Jember KH Muqit Arief selaku Plt Bupati Jember, bantu menjalankan instruksi Mendagri tersebut. Namun, begitu selesai Pilkada, Faida lagi, melakukan mutasi sehingga birokrasi Pemkab Jember terlilit sengkarut. Ratusan ASN, Wabup Muqit Arief dan Sekda Mirfano hadir dalam gelar mosi tidak percaya. 

Inspektorat Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) memanggil dan memeriksa Faida serta beberapa pejabat Pemkab Jember. Hubungan Faida (eksekutif) dengan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) tetap berseteru. Ini penyebab RAPBD Kabupaten Jember 2020 dan 2021 mandeg. 

Kehadiran Plh Bupati Jember Hadi Sulistyo meluruskan sengkarut permasalahan birokrasi di Jember, jelang pelantikan dan pengukuhan Bupati Jember H Hendy Siswanto dan Wakil Bupati Muhammad Balya Firjaun Barlaman (Gus Firjaun) pada 26 Februari nanti. 

Ditegaskan Plh Bupati Hadi lagi, bahwa keputusan yang dibuat Faida ketika kembali menjabat sebagai bupati setelah cuti kampanye Pilkada itu cacat hukum, cacat prosedur. Artinya, secara formal hukum, jabatan Plt atau Plh itu tidak pernah ada.

“Jadi, semuanya jelas sudah. Sesudah acara ini, semua pejabat Plt dan Plh otomatis kembali kepada pejabat yang sah, yakni pejabat yang definitif,” tandas Hadi, tegas. (*) mel/mel     Foto: IST  

 

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X