Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Bupati Jember: Siapa pun Pejabat Pemkab Wajib Penuhi Undangan Pansus COVID-19 DPRD

Politik
15 Jun 2021
Bupati Jember: Siapa pun Pejabat Pemkab Wajib Penuhi Undangan Pansus COVID-19 DPRD

hariansuara.com, Jember - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jember menggelar rapat kerja Panitia Khusus (Pansus) COVID-19, Senin (14/06/2021). Diundang untuk hadir, para pejabat yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 di era Bupati Faida. 

Mereka adalah mantan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Kepala Dinas Kesehatan Dyah Kusworini, mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Gatot Triyono, mantan Kepala Bagian Umum, Danang Andriasmara, mantan Sekretaris Satgas COVID-19, Satuki, mantan Bendahara Satgas COVID-19, serta Arifin.  

Undangan pukul 10 pagi. Tetapi mereka tak muncul. Yang datang hanya Pak Nur Hamid, mewakili Dinas Pendidikan Jember. Terpaksa, rapat ditunda.

Baca juga: Temuan BPK, 107 M Dana Bantuan COVID-19 Pemkab Jember 2020 tak Bisa Dipertanggungjawabkan

Tahu akan hal ini, Bupati Hendy Siswanto sangat marah. “Memalukan,” ketusnya. “Setiap undangan dari Parlemen, siapa pun pejabat Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur wajib hadir. Saya akan panggil semua pejabat yang tidak datang ke undangan Pansus COVID-19 DPRD Jember. Dibayar oleh rakyat, tidak datang. Semuanya lagi. Gak bener iki. Silakan panggil mereka lagi. Saya akan instruksikan mereka untuk hadir.”

Bupati Hendy sendiri akan meminta penjelasan dan alasan semua pejabat yang absen di undangan Pansus COVID-19 DPRD Jember itu. Dipanggil Pansus COVID-19 DPRD ya harus datang. Jangan bikin malu, mengendurkan semangat dan merusak hubungan baik antara Pemkab Jember dan DPRD. 

Baca juga:  Opini Tak Wajar APBD Jember 2020, Bupati Hendy Serahkan pada Ketentuan yang Berlaku

Bicara tentang sanksi, Bupati Hendy dengan serius mengatakan, ia tak lagi akan menegur mereka. Bila kembali tak memenuhi undangan DPRD (Pansus COVID-19), berarti ada sesuatu yang tak benar. Bupati Hendy bilang, “Kalau begitu polisi saja yang memanggil.”

"DPRD Jember ada kepentingan memanggil. Harapan saya, DPRD bisa membantu teman-teman itu mungkin menghadapi suatu kesulitan. Tapi, bagi saya, teman-teman di pemerintahan harus aktif. Bila memang DPRD bisa membantu, kenapa diabaikan? Hadir dong. Penuhi undangannya," tambah Bupati lagi. 

Namun, Bupati Hendy tetap masih berpikir dan bertindak bijak. Katanya, para pejabat di Satgas COVID-19 era Bupati Faida itu boleh jadi tak bisa hadir karena sedang menyelesaikan rekomendasi dari BPK. Diketahui, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 beroleh predikat Opini Tidak Wajar dari BPK. Mereka diberi waktu dua bulan, 60 hari untuk menyelesaikan rekomendasinya. 

“Kalau batas waktunya habis, ya berarti sudah selesai. Kalau BPK puas, ya selesai sudah. Kalau tidak, ya terserah BPK,” imbuh Bupati Hendy kepada pers, mengomentasi APBD Tahun Anggaran 2020, yang merupakan APBD tahun terakhir pemerintahan Bupati Faida. (*) Sayuti/Prabu     Foto: IST

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X