KKP: Pemberantasan Illegal Fishing Berhasil, Investor Tertarik ke Indonesia

Istana & Kementerian
29 Nov 2016

 Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan keberhasilan program pemberantasan illegal fishing membuat investor tertarik ke Indonesia. Selain itu, faktor jumlah ikan yang banyak menjadi alasan investor memilih Indonesia. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk KKP Nilanto Perbowo mengatakan  jumlah ikan yang ada cukup tersedia. "Ikan saat ini tersedia

Menhub Ajak Denmark dan Norwegia Kembangkan Infrastruktur Transportasi Laut

Istana & Kementerian
28 Nov 2016

 Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengajak perusahaan dari Denmark dan Norwegia untuk bekerja sama mengembangkan infrastruktur transportasi laut di Indonesia. Pihak Kemenhub siap membuat sebuah tim pembiayaan untuk investasi transportasi. "Denmark dan Norwegia mempunyai perusahaan-perusahaan yang merajai pelayaran dunia. Karena itu, kami mengajak mereka untuk untuk

Perkuat Penegakan Hukum, Kemenhub Akan Bentuk Pengadilan Maritim

Istana & Kementerian
28 Nov 2016

 Jakarta - Kementerian Perhubungan akan membentuk Pengadilan Maritim yang dinaungi Mahkamah Pelayaran. Pembentukan Pengadilan Maritim ini untuk lebih memperkuat penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran di bidang maritim. Hal ini dikatakan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam acara ‘Perlunya Peradilan Maritim sebagai Upaya Penyelesaian Perbuatan Melawan Hukum di Bidang

Serius Tingkatkan Populasi Sapi di Indonesia, Kementan Galakan Program Upsus Siwab

Istana & Kementerian
23 Nov 2016

 Jakarta - Kementerian Pertanian (Kementan) gencar melakukan upaya meningkatkan populasi sapi di berbagai daerah di  Indonesia. Program yang dicanangkan Kementan dengan program upaya khusus sapi induk wajib bunting (Upsus Siwab) Tahun 2017 dengan anggaran mencapai Rp1,1 triliun. "Dalam upaya itu kami mengunjungi Pasar Beringkit dan Sentra Peternakan sapi Desa Sobangan, Kabupaten

Menhub Minta Swasta dan Pihak APM Terlibat Dalam Uji KIR

Istana & Kementerian
23 Nov 2016

  Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meminta perusahaan swasta dan agen pemegang merek (APM) dilibatkan dalam kegiatan uji berkala kendaraan bermotor. Hal ini karena menyesuaikan aturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Menurut Budi, uji KIR bisa dilakukan pemerintah, pemegang merek, dan swasta. “Awalnya saya berpikir

Load More