Pemerintah Belum Tetapkan Harga Batubara Untuk Kelistrikan

Ekonomi & Bisnis
14 Sep 2017

 hariansuara.com, Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku belum menetapkan harga khusus batubara untuk kebutuhan dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO), dikarenakan wacana tersebut belum dibahas dan dibicarakan usulan tersebut.  “Pertama, pemerintah dalam hal ini Kementerian ESDM belum mengambil keputusan apa pun terkait hal tersebut,” ujar

DPR: Pemkab Mimika Cermati Target Penerimaan Royalti Freeport

Ekonomi & Bisnis
14 Sep 2017

 hariansuara.com, Timika - anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Papua Wilhelmus Pigai meminta Pemkab Mimika untuk cermat dalam menghitung target penerimaan daerah dari sumber royalti PT Freeport Indonesia. "Menghitung dan menetapkan target penerimaan daerah dari sumber manapun harus cermat dan teliti serta mempertimbangan situasi dan kondisi yang terjadi di lingkungan perusahaan.

DPR: Kemenhub Diminta Kurangi Hibah Kapal Perintis

Ekonomi & Bisnis
14 Sep 2017

hariansuara.com, Jakarta - Komisi V DPR RI mengkritik program pembangunan kapal perintis yang diusulkan Kemenhub dalam RAPBN 2018. Program pembangunan  kapal perintis tipe GT 2000,  GT 1200 dan DWT 750 serta 100 kapal kayu untuk pelabuhan rakyat (Pelra) yang akan dihibahkan itu dinilai tidak sesuai dengan tupoksi Kemenhub sebagai regulator. “Pembangunan kapal perintis dan kapal kayu

Lima Pameran Niaga dan Konferensi Lintas Sektor Terbesar di Indonesia Digelar

Ekonomi & Bisnis
13 Sep 2017

 hariansuara.com, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia Dr. Ir. Mochamad Basoeki Hadimoeljono, M.Sc resml membuka gelaran lima pameran niaga terbesar dan terkemuka se-Asia Tenggara Concrete Show South East Asia 2017, Mining Indonesia 2017. Construction Indonesia 2017. Oil & Gas Indonesia 2017 dan Marintec Indonesia 2017.  Kelima pameran ini

Ada Ancaman Pidana Bagi Pelaku Usaha Yang Buat Iklan Menyesatkan

Ekonomi & Bisnis
13 Sep 2017

 hariansuara.com, Jakarta - BPKN mendukung agar pihak pelaku usaha perumahan dan properti yang belum memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan agar tidak melakukan pemasaran atas perumahan dan properti tersebut. “Demi mencegah timbulnya kerugian konsumen, seharusnya Kementerian dan Lembaga yang berwenang segera bertindak sesuai kewenangannya

Load More