Presiden Jelaskan Konsep Tol Laut Via Youtube

Istana & Kementerian
20 Feb 2017

 Jakarta – Banyak orang yang belum paham mengenai konsep tol laut. Presiden Joko Widodo yang mengerti akan hal itu, mencoba untuk menjelaskan gagasan munculnya konsep tersebut. Menariknya, Presiden menjelaskannya lewat video di Youtube. “Nenek moyang kita adalah pelaut. Nenek moyang kita berjaya karena berhasil menaklukkan laut, memanfaatkan laut. Mengambil kearifan leluhur kita,

Mensos Fokus Berdayakan SAD Di Jambi

Istana & Kementerian
20 Feb 2017

 Jambi – Ajakan untuk “sedekah rombongan” untuk memberdayakan Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi, dikirimkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa ke grup Whatsapp para menteri kabinet. "Setelah kunjungan ke warga Komunitas Anak Dalam di Sarolangun dan Merangin, saya langsung kirimkan link website berita ke whatsapp group para menteri. Alhamdulillah banyak respon positif dari

Presiden Kejar Pembangunan Infrastruktur Untuk Pemerataan Ekonomi

Istana & Kementerian
18 Feb 2017

 Jakarta – Presiden Jokowi memiliki fokus untuk membangun infrastruktur ke depannya. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan pemerataan ekonomi dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. “Pembangunan infrastruktur juga membuka banyak lapangan kerja, membuka kesempatan bertumbuhnya UKM-UKM di daerah,” kata Presiden. Presiden menyambut baik financial closing Waskita Tol Road

LIPI Khawatirkan Penurunan Potensi Sumber Daya Laut Dalam Negeri

Istana & Kementerian
17 Feb 2017

 Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengkhawatirkan penurunan produksi ikan dalam negeri terkait banyak ditemukannya penangkapan ilegal oleh kapal-kapal nelayan asing di perairan Indonesia. Peneliti senior LIPI Awani Irewati mengatakan, Indonesia memiliki potensi produksi lestari ikan laut sebesar 6,5 juta ton per tahun atau 7,2% dari total potensi ikan laut dunia.

KLHK Didorong Tindak Tegas Korporasi Pelanggar Lingkungan

Istana & Kementerian
17 Feb 2017

 Jakarta – Tindakan tegas harus diambil Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait beberapa perusahaan yang tidak melakukan proses restorasi kasus kebakaran hutan dan lahan tahun 2015. "Tindakan hukum yang tidak tegas dan serius di sektor lingkungan akan semakin mendorong kerusakan yang lebih besar lagi. Karenanya, perlu ada langkah-langkah yang korektif dan koersif

Load More