Unjuk Rasa Warnai Sidang Buni Yani di Bandung

Hukum
13 Jun 2017

 hariansuara.com, Bandung – Aksi unjuk rasa oleh massa yang tergabung dalam Aliansi Pergerakan Islam (API) Jawa Barat warnai sidang kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang melibatkan Buni Yani. Massa yang berkumpul di halaman depan Pengadilan Negeri (PN) Bandung sejak pukul 08.00 WIB, berorasi untuk memberi dukungan terhadap Buni Yani serta

Buni Yani Hadir dengan Para Kuasa Hukum di PN Bandung

Hukum
13 Jun 2017

 hariansuara.com, Bandung - Tersangka kasus dugaan pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Buni Yani, hadir di Pengadilan Negeri (PN) Kota Bandung, Selasa ini. Buni Yani diadili perihal unggahan penggalan video pidato Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait Surat Al Maidah ayat 51. Dalam kasus ini, Basuki telah divonis dua tahun

Tiga LSM Ajukan Permohonan Ikut Uji Materi UU 32/2009

Hukum
09 Jun 2017

 hariansuara, com, Jakarta - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) ingin terlibat dalam proses uji materi UU No 32/2009. Demikian rilis bersama tiga LSM itu di Jakarta, Jumat. Isinya mereka mendaftarkan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai pihak terkait dalam upaya Judicial Review terhadap

Cegah Suap Sektor Swasta Dengan ISO 37001

Hukum
08 Jun 2017

 hariansuara.com, Jakarta - BSN (Badan Standarisasi Nasional) meluncurkan Standar Nasional Managemen Anti-Penyuapan dalam ISO 37001 yang akan sangat membantu setiap organisasi untuk mengendalikan praktik penyuapan. "ISO 37001 ini akan mendukung upaya pencegahan korupsi di Indonesia, dan selanjutnya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia akan terus membaik terutama di sektor swasta," ujar

Dibahas UU KPPU Bisa Tangani Kartel Internasional

Hukum
07 Jun 2017

 hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera berwenang untuk menangani perkara permainan pelaku usaha seperti kartel di lingkup internasional melalui revisi Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang segera dibahas dalam rapat paripurna DPR. Ketua KPPU Syarkawi Rauf mengatakan dalam revisi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan

Load More