Polda Alihkan Arus Aksi 505

Hukum
05 May 2017

 Jakarta - Pihak Polda Metro Jaya menyiapkan pengalihan arus kendaraan saat berlangsung aksi jalan kaki dari massa Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) atau 505 pada Jumat (5/5. "Dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran. Sehingga aktivitas masyarakat yang menggunakan lalu lintas tetap lancar dan tanpa hambatan," kata Kepala Sub

JK: Hak Angket Silakan, Tapi KPK Tentu Punya UU Lebih Dari Hak Angket

Hukum
01 May 2017

 Makassar - Dengan disetujuinya usulan hak angket oleh sejumlah anggota DPR terhadap KPK, Wapres Jusuf Kalla mengatakan bahwa KPK memiliki dasar hukum yang kuat dibanding hak angket DPR. "Saya kira KPK cukup memiliki Undang-undang yang kuat. Undang-undang kan lebih di atas hak angket," tutur JK di Makassar, Senin,1/5. Menurut JK, KPK juga memiliki prinsip khusus dalam memberikan

Ahok Mengaku Sampaikan Kebenaran

Hukum
25 Apr 2017

 Jakarta - Terdakwa kasus penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku bahwa dalam persidangan, dia bisa menyampaikan kebenaran yang hakiki. "Saya percaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, tentu akan mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang muncul dalam persidangan ini," kata pada persidangan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa. Ketika membacakan

Polisi Tegaskan Tak Ada Intervensi Penyidikan Khaththah

Hukum
21 Apr 2017

 Jakarta - Penyidik Polda Metro Jaya menegaskan penyidikan kasus dugaan upaya makar yang melibatkan Sekretaris Jenderal Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath tidak bisa diintervensi. "Ya hukum tidak dapat diintervensi," tegas Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Argo Yuwono di Jakarta, Jumat. Argo menegaskan hal itu karena sejumlah pihak mendesak penyidik

Pengacara Ahok Uji Keberanian JPU Tuntut Bebas

Hukum
20 Apr 2017

 Jakarta - Teguh Samudra, anggota tim kuasa hukum Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ingin menguji keberanian Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menuntut bebas Ahok atas perkara penodaan agama. "Jika tidak berani dan berasumsi bahwa pasal yang didakwakan yaitu Pasal 156a, maka kami siap bahwa kesengajaan itu akan dibuktikan tidak ada," kata Teguh di gedung Kementerian Pertanian, Jakarta,

Load More