Pengamat: BBM Premium Tak Efisien, Pilihannya Dihapus atau Ditunda

Ekonomi & Bisnis
09 Sep 2016

  Jakarta - Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 atau premium sudah dibicarakan dengan DPR. Rencana pemerintah menghapus premium ini dinilai sudah tepat.Salah satu acuannya di pasar internasional, penggunaan premium sudah berkurang. Selain itu, penggunaan premium berpotensi mencemar lingkungan.“Saya

RCEP Perkuat Posisi Indonesia Dalam Mata Rantai Pasok Regional

Ekonomi & Bisnis
08 Sep 2016

  Jakarta - Sejak dimulainya perundingan putaran pertama Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) pada semester pertama 2012, Indonesia ditunjuk oleh para Menteri Ekonomi ASEAN sebagai koordinator posisi ASEAN dan oleh Menteri dari 16 negara peserta perundingan RCEP sebagai Trade Negotiating Committee atau RCEP-TNC. “Penunjukan Indonesia sebagai koordinator ASEAN dan Ketua

DEN: Eksplorasi Hidrokarbon Diperlukan untuk Menambah Jumlah Cadangan Minyak

Ekonomi & Bisnis
08 Sep 2016

 Jakarta - Dewan Energi Nasional menilai untuk menambah jumlah cadangan minyak terbukti maka diperlukan kegiatan eksplorasi hidrokarbon. Salah satu alasannya karena eksplorasi di laut lebih mudah dilakukan ketimbang di darat.“‎Kendala eksplorasi di darat lebih banyak dijumpai dari pada di laut, maka eksplorasi di laut akan menjadi pilihan utama untuk terobosan eksplorasi migas

Revisi PP 79 Soal Biaya Operasi Migas Pekan Ini Rampung

Ekonomi & Bisnis
08 Sep 2016

 Jakarta - Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) rampung Jumat (9/9). Selanjutnya, hasil revisi ini akan diserahkan ke Presiden.   Revisi PP antaranya mengatur penghapusan pajak, pemberian insentif dan pola bagi hasil yang fleksibel merupakan beberapa perubahan dari PP

Revisi PP 79 Soal Biaya Operasi Migas Rampung Pekan Ini

Ekonomi & Bisnis
07 Sep 2016

 Jakarta - Pemerintah menargetkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang biaya operasi bidang usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) rampung Jumat (9/9). Selanjutnya, hasil revisi ini akan diserahkan ke Presiden.   Revisi PP antaranya mengatur penghapusan pajak, pemberian insentif dan pola bagi hasil yang fleksibel merupakan beberapa perubahan dari PP

Load More