Pemerintah Harus Siapkan Infrastruktur BBM Sebelum Ajukan Penghapusan Premium

Ekonomi & Bisnis
07 Sep 2016

  Jakarta - Pemerintah berencana ingin menghapus bahan bakar minyak (BBM) dengan kadar research octane number (RON) 88 atau premium. Namun, rencana ini sebaiknya dikaji terlebih dulu karena pasokan masih bermasalah dan belum dibicarakan dengan DPR. “Saya lihat nggak ada rencana seperti itu yang penting buat supply BBM harus terjamin dengan harga yang wajar. Kalaupun ada solar, solar

Indonesia Harus Punya Teknologi Batubara Berefisiensi Tinggi Rendah Emisi

Ekonomi & Bisnis
07 Sep 2016

 Jakarta - Sebagai produsen batubara terbesar keempat di dunia, Indonesia harus memiliki roadmap untuk menjalankan pembangunan dengan tenaga batubara.  Dengan roadmap maka Indonesia bisa mengaplikasikan teknologi batubara berefesiensi tinggi rendah emisi. Hal tersebut disampaikan Chief Executive World Coal Association/Asosiasi Batubara Dunia (WCA), Benjamin Sporton, usai lokakarya

Target Lifting 815 Ribu Barel/Hari Lebih Tinggi yang Diajukan Pemerintah

Ekonomi & Bisnis
07 Sep 2016

 Jakarta – Komisi VII dan Kementerian ESDM menyepakati produksi siap jual (lifting) minyak bumi dalam RAPBN 2017 sebesar 815 ribu barel perhari. Namun, jumlah ini lebih tinggi dari angka yang diajukan pemerintah pada nota keuangan RAPBN 16 Agustus yaitu 780 ribu per barel.  “Lifting minyak bumi sebesar 815.000 bph, ini lebih tinggi dari angka yang diajukan Pemerintah sesuai dengan

IRESS: Bukan Korporasi, Tapi Pemerintah yang Harus Tentukan Harga Gas

Ekonomi & Bisnis
07 Sep 2016

  Jakarta - Pemerintah dinilai wajib mengatur penetapan harga gas dengan mengacu harga minyak dunia. Penetapan harga ini mesti dibahas dengan Komisi VII DPR sehingga harga gas nanti tak ditetapkan korporasi atau badan usaha."Kita harus merubah itu, pemerintah harus berperan. Mana bisa barang untuk kepentingan orang banyak harganya itu diatur oleh korporasi di mana kedalulatan negara?" kata

Lebur PMK, Kemenkeu Finalisasi Peringkasan Aturan Teknis Tax Amnesty

Ekonomi & Bisnis
06 Sep 2016

 Jakarta – Pemerintah terus berupaya membenahi aturan terkait kebijakan pajak pengampunan atau tax amnesty. Salah satu upaya yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan melakukan finalisasi peringkasan aturan teknis tax amnesty. Direktur Surat Utang Negara (SUN) Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Loto Srianita ada dua Peraturan Menteri Keuangan

Load More