Pengamat: BBM Premium Tak Efisien, Pilihannya Dihapus atau Ditunda

Jakarta - Pengamat Energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan rencana penghapusan bahan bakar minyak (BBM) RON 88 atau premium sudah dibicarakan dengan DPR. Rencana pemerintah menghapus premium ini dinilai sudah tepat.Salah satu acuannya di pasar internasional, penggunaan premium sudah berkurang. Selain itu, penggunaan premium berpotensi mencemar lingkungan.“Saya kira kalau untuk kesempatan di pasar Internasional, BBM jenis RON 88 sudah berkurang penggunaannya. Paling pemakaian yang jauh lebih besar untuk transportasi saja itupun dapat merusak mesin dan aspek pencemaran lingkungan,” kata Komaidi saat dihubungi hariansuaracom, Kamis (8/9/2016), malam.Komaidi mengkhawatirkan ada keinginan mempertahankan premium tetap di Indonesia. Padahal sejumlah negara lain di dunia sudah banyak yang meninggalkan penggunaan BBM ini. Selain tak efisien, premium sudah lebih mahal dipasar dunia. Komaidi melihat keinginan publik tetap agar pengganti premium bila jadi dihapus maka hargaya juga terjangkau. “Kalau harga kompetitif atau tidak itu relatif karena masyarakat rupanya ingin harga semurah-murahnya,” ungkap dia.Lanjutnya, masyarakat juga harus di berikan edukasi bahwa energi itu tidak murah. Sosialisasi BBM didatangkan dengan impor justru akan mengkhawatirkan dalam keefesienan dan jadi beban negara.“Karena itu harus sadar tingkat konsumsi sebagian BBM dengan mengimpornya. Kalau sudah mengimpor BBM dengan harga mahal justru akan mengkhawatirkan. Jadi sedikit banyak menjadi beban buat masyarakat, pilihannya sekarang menghapus premium atau menunda, itu saja pilihannya,” jelas Komaidi.   Kemudian, terkait adanya pernyataan anggota DPR yang menginginkan perlu adanya surat pengajuan ke DPR terkait rencana penghapusan premium sebenarnya tidak diperlukan. Alasannya karena sudah dibahas lewat rapat dengar pendapat antara Pertamina, Komisi VII DPR, serta pihak terkait dalam rencana penghapusan premium."Kalau teknis surat atau tahu tentu teman-teman di Komisi VII sudah membahasnya dengan Kementerian ESDM dan Pertamina. Karena sudah menjadi pemberitahuan,” sebutnya. (*)   Albi Wahyudi