Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Gerakan Kemandirian dan Kedaulatan Bangsa

hariansuara.com - Kemandirian dan kedaulatan fondasi utama yang menentukan nasib, martabat, dan masa depan sebuah bangsa. Suroto, Ketua Asosiasi Kader Sosio-Ekonomi Strategis (AKSES), mengupas hal tersebut mengingat tak banyak yang mampu menerjemahkan nilai tersebut dalam tindakan nyata. Ia juga menggagas tentang langkah realistis untuk mewujudkan bangsa yang mandiri dan berdaulat.

Bung Hatta (1956), tulis Suroto, pernah mengingatkan dengan nada keras: "Lebih baik bangsa ini ditenggelamkan saja ke dasar lautan daripada sekadar menjadi bayang-bayang bangsa lain". Bapak Koperasi Indonesia itu memperingatkan tentang bahayanya bangsa bila kehilangan kedaulatan.

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia cenderung mencari pertolongan ketika menghadapi kesulitan, terhimpit masalah ekonomi, kesehatan, atau sosial. Pertama, mencari bantuan dari luar diri dengan mencari pinjaman/utang ke keluarga, teman, lembaga keuangan, bahkan pihak yang tidak dikenal. Pola yang terlihat wajar, tetapi di balik itu tersimpan satu persoalan mendasar-ketergantungan.

Pertolongan, tandas Suroto, tak jarang justru melahirkan masalah baru yang lebih dalam dan lebih sulit diatasi. Bank, lembaga keuangan, atau bahkan rentenir bekerja dengan logika keuntungan. Pinjaman akan ditagih dengan bunga, bahkan dengan tekanan. Utang di banyak kasus berubah menjadi jerat yang mencekik. Aset disita, penghasilan tergerus, dan kebebasan ekonomi hilang, bahkan disertai penindasan. 

Ketergantungan pada bantuan orang lain juga memiliki batas. Pada satu titik, bantuan akan berhenti. Bahkan, hubungan sosial bisa retak akibat beban moral dan finansial yang tidak seimbang. Realitas muncul tidak semua pertolongan dapat diandalkan, dan tidak semua bantuan membawa kebaikan jangka panjang. Satu-satunya jalan yang bisa diandalkan adalah kemandirian dalam membangun disiplin finansial. 

Langkah awalnya adalah dengan menabung secara konsisten. Diikuti dengan aspek kehidupan lainnya, seperti menjaga pola hidup sehat, mengonsumsi dengan bijak, dan peduli terhadap  diri sendiri dan orang lain. Pun demikian, pada perilaku masyarakat dan bangsa. Bangsa yang berdiri di atas kekuatan sendiri akan memiliki daya tahan, kedaulatan, dan kemampuan menentukan arah sejarahnya. 

Sebaliknya, jika tergantung pada utang luar negeri dan lembaga keuangan internasional akan membuat bangsa itu kehilangan kendali atas dirinya. "Ada syarat-syarat yang mengikat dan menggerus kedaulatan. Tidak ada makan siang gratis. Setiap bantuan memiliki konsekuensi," tandas Suroto, sambil mengajak semua menilik sejarah krisis ekonomi 1997.

"Guncangan pasar keuangan yang dipicu oleh kekuatan modal global menghantam Indonesia hingga ke akar. Krisis tersebut tidak hanya bersifat moneter, tetapi merembet ke seluruh aspek kehidupan: ekonomi, sosial, politik, hingga keamanan. Dalam kondisi terdesak, Indonesia menerima intervensi lembaga internasional yang menawarkan bantuan, tetapi dengan syarat yang berat," imbuhnya, sambil melanjutkan, 

"Utang yang diberikan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat. Sebagian besar justru terserap untuk menyelamatkan sektor perbankan yang bermasalah. Lebih ironis lagi, dana tersebut banyak yang bocor dan dibawa keluar negeri oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Beban utang akhirnya ditanggung oleh rakyat, sementara pelaku utama lolos dari jerat hukum."

Dampaknya, masih terasa hingga kini. Anggaran negara tertekan oleh kewajiban pembayaran utang dan bunga. Ruang fiskal menjadi sempit, dan pembangunan terhambat. Bahkan, praktik menutup utang lama dengan utang baru menciptakan lingkaran setan yang berbahaya. Risiko gagal bayar menjadi ancaman nyata yang dapat melumpuhkan perekonomian nasional.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, tandas Suroto, konsekuensinya sangat serius: stagnasi ekonomi, meningkatnya pengangguran, turunnya daya beli, hingga potensi krisis sosial. Pada titik tertentu, kedaulatan ekonomi bisa runtuh, dan bangsa ini menjadi objek kepentingan pihak lain.

Hematnya, dibutuhkan langkah strategis yang berani dan mendasar dalam mengelola sumber daya yang ada untuk membangun kemandirian. Salah satu instrumen paling relevan diambil adalah koperasi.

"Koperasi bukan sekadar badan usaha. Ia adalah gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan prinsip kebersamaan, gotong royong, dan keadilan. Dalam koperasi, kekuatan ekonomi tidak terkonsentrasi pada segelintir orang, melainkan didistribusikan secara kolektif. Inilah bentuk nyata demokrasi ekonomi," urai Suroto lagi.

"Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi momentum penting untuk membangun kembali fondasi kemandirian ekonomi bangsa. Melalui koperasi, rakyat dapat mengelola potensi lokal, memperkuat produksi, dan mengurangi ketergantungan pada pihak luar. Koperasi menjadi alat untuk mengembalikan kedaulatan ekonomi ke tangan rakyat."

Namun, program ini akan berhasil jika ada kesadaran kolektif untuk memperjuangkan kemandirian. Rakyat menjadi subjek. Koperasi dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kepentingan anggota. 

"Momentum ini tidak boleh disia-siakan. Ancaman menjadi bangsa yang bergantung semakin nyata. Jika tidak segera berubah, kita hanya akan menjadi bayang-bayang dalam percaturan global. Sebaliknya, jika mampu membangun kekuatan sendiri, Indonesia dapat berdiri tegak sebagai bangsa yang berdaulat," tandas Suroto, sambil menegaskan, "Koperasi adalah jalan strategis untuk mewujudkannya." (*) Melia Hapsarani/MTS         Foto: @koperasidesakelurahanmp/Dok Pri