Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Deretan Janji Politiknya di Pilpres 2019

Politik & Pemerintahan
20 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Genap setahun sudah duet Jokowi-Maruf Amin memimpin RI pada Selasa hari ini, 20 Oktober 2020. Setahun memimpin, Jokowi-Maruf diwarnai gelombang aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.hariansuara mengutip dari laman kpu.go.id, terkait janji-janji Jokowi-Maruf. Rangkaian janji itu tertuang saat kampanye Pemilihan Presiden 2019. Publik masih

Promosi Trade Expo Indonesia-Virtual Exhibition (TEI-VE) 2020 di Pakistan

Kabar KBRI
20 Oct 2020

hariansuara.com, Pakisatan - Peningkatan hubungan ekonomi dan perdagangan Indonesia-Pakistan menunjukkan tren positif. Terlihat dari semakin meningkatnya intensitas interaksi antarkalangan pelaku bisnis kedua negara untuk lebih jaun menggali potensi ekonomi. Pada 2019, total nilai perdagangan Indonesia dengan Pakistan mencapai USD 2,3 miliar dengan surplus di pihak Indonesia sebesar USD 1,9

Jokowi Waspadai Ancaman Klaster Baru saat Long Weekend Akhir Oktober

Nasional
20 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Kurva kasus Corona Covid-19 di Tanah Air masih memperlihatkan kenaikan hingga per Senin, 19 Oktober 2020. Presiden Joko Widodo mengingatkan agar mewaspadai klaster baru penularan Covid-19.Jokowi mengatakan demikian karena Indonesia punya pengalaman terkait klaster baru dengan kasus lonjakan tinggi."Kita punya pengalaman, selepas libur panjang terjadi lonjakan kasus

Pencoblosan Pilkada Makin Dekat, KPU Ingatkan Jajarannya Akuntabel

Nasional
20 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Tahapan hari pemungutan suara Pilkada 2020 tinggal menunggu hitungan kurang dari dua bulan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun mewanti-wanti jajarannya agar tetap fokus menjalankan tugas persiapan pilkada di tengah pandemi ini.Komisioner KPU, Hasyim Asy'ari menyampaikan pesan penting agar jajaran KPU bisa akuntabel dan transparan. Ia bilang pemilu berintegritas itu harus

Memble soal Sanksi Tegas, Bawaslu: Kami Terbentur Undang-Undang

Nasional
19 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menyampaikan tak bisa memberikan sanksi tegas terhadap kontestan pilkada yang bandel melanggar aturan. Alasannya Bawaslu terhalang Undang-Undang.Ketua Bawaslu, Abhan Misbah menjelaskan pihaknya juga geregetan ingin beri sanksi terhadap kontestan yang melanggar. Namun, terhalang dengan aturan yang tak mendukung.Pun, ia menyinggung

Load More