Setahun Jokowi-Ma'ruf, Ini Deretan Janji Politiknya di Pilpres 2019

hariansuara.com, Jakarta - Genap setahun sudah duet Jokowi-Maruf Amin memimpin RI pada Selasa hari ini, 20 Oktober 2020. Setahun memimpin, Jokowi-Maruf diwarnai gelombang aksi demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

hariansuara mengutip dari laman kpu.go.id, terkait janji-janji Jokowi-Maruf. Rangkaian janji itu tertuang saat kampanye Pemilihan Presiden 2019. Publik masih menyoroti berbagai aspek setahun kepemimpinan mereka.

Dari asepek ekonomi salah satunya bidang ini disorot karena sebelum pandemi Corona Covid-19 masih melempem. Pun, ditambah dengan pandemi, makin terpuruk sektor ekonomi.

Begitujuga aspek penegakan hukum yang dinilai belum optimal. Apalagi setelah posisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah tak bertaji pasca adanya revisi UU KPK. 

Adapun berikut visi-misi yang dijanjikan Jokowi-Ma'ruf saat kampanye Pilpres 2019 yang dikutip dari laman kpu.go.id. Dalam visi misi itu tertuang slogan "Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong royong."

Visi itu dirincikan jadi sembilan poin misi:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia. Hal ini meliputi:

- Mengembangkan Sistem Jaringan Gizi dan Tumbuh Kembang Anak

- Mengembangkan Reformasi Sistem Kesehatan

- Mengembangkan Reformasi Sistem Pendidikan

- Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

- Menumbuhkan Kewirausahaan

- Menguatkan Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Hal ini meliputi:

- Memantapkan Penyelenggaraan Sistem Ekonomi Nasional yang Berlandaskan Pancasila

- Meningkatkan nilai tambah dari pemanfaatan infrastuktur

- Melanjutkan Revitalisasi Industri dan Infrastruktur Pendukungnya untuk Menyongsong Revolusi Industri 4.0

- Mengembangkan Sektor-Sektor Ekonomi Baru

- Mempertajam Reformasi Struktural dan Fiskal

- Mengembangkan Reformasi Ketenagakerjaan

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan. Hal ini meliputi:

- Redistribusi Aset Demi Pembangunan Berkeadilan

- Mengembangkan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Koperasi

- Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan

- Mengembangkan Reformasi Sistem Jaminan Perlindungan Sosial

- Melanjutkan Pemanfaatan Dana Desa untuk Pengurangan Kemiskinan dan Kesenjangan di pedesaan

- Mempercepat Penguatan Ekonomi Keluarga

- Mengembangkan Potensi Ekonomi Daerah Untuk Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Hal ini meliputi:

- Penggembangan Kebijakan Tata Ruang Terintegrasi

- Mitigasi Perubahan Iklim

- Penegakan Hukum dan Rehabilitasi Lingkungan Hidup

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Hal ini meliputi:

- Pembinaan Ideologi Pancasila

- Revitalisasi Revolusi Mental

- Restorasi Toleransi dan Kerukunan Sosial

- Mengembangkan Pemajuan Seni-Budaya

- Meningkatkan Kepeloporan Pemuda dalam Pemajuan Kebudayaan

- Mengambangkan Olahraga untuk Tumbuhkan Budaya Sportifitas dan Berprestasi.

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan tepercaya. Hal ini meliputi:

- Melanjutkan Penataan Regulasi

- Melanjutkan Reroemasi Sistem dan Proses Penegakan Hukum

- Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

- Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan HAM

- Mengembangkan Budaya Sadar Hukum

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. Hal ini meliputi:

- Melanjutkan Haluan Politik Luar Negeri yang Bebas Aktif

- Melanjutkan Transformasi Sistem Pertahanan yang Modern dan TNI yang Profesional

- Melanjutkan Reformasi Keamanan dan Intelejen Yang Profesional dan Terpercaya

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan tepercaya. Hal ini meliputi:

- Aktualisasi Demokrasi Pancasila

- Mengembangkan Aparatur Sipil Negara yang Profesional

- Reformasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, dan Akuntabilitas Birokrasi

- Reformasi Kelembagaan Birokrasi Yang Efektif dan Efisien

- Percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

- Reformasi Pelayanan Publik

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan. Hal ini meliputi:

- Menata Hubungan Pusat Dan Daerah Yang Lebih Sinergis

- Meningkatkan Kapasitas Daerah Otonom dan Daerah Khusus/Daerah Istimewa dalam Pelayanan Publik dan Peningkatan Daya Saing Daerah

- Mengembangkan Kerjasama Antar Daerah Otonom dalam Peningkatan Pelayanan Publik dan Membangun Sentra-Sentra Ekonomi Baru. (*) lia/lia         FOTO: Jokowi-Maruf Amin/Twitter @jokowi