Anggota DPR: Kemendagri Harus Jemput Bola untuk Kebijakan e-KTP

Politik & Pemerintahan
26 Aug 2016

 Jakarta - Anggota Komisi II DPR Arteria Dahlan meminta pemerintah terutama Kementerian Dalam Negeri lebih aktif menjemput bola terkait kebijakan target penyelesaian e-KTP. Sikap proaktif Kemendagri yaitu mensosialisasikan dan memastikan masyarakat yang belum terdata untuk datang ke kelurahan dan kecamatan. “Lakukan jemput bola apabila dalam tempo tertentu masih banyak warga yang

Sekjen PAN: Pengusungan Kang Yoto Maju di Pilgub DKI Bukan Syarat Mutlak

Politik & Pemerintahan
25 Aug 2016

  Jakarta - Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno menegaskan partainya tidak memaksakan kadernya untuk bisa diusung ke Pilgub DKI. PAN siap berkoalisi dengan parpol lain untuk memenangkan Pilkada DKI.Kesiapan berkoalisi ini dengan melihat kualitas kader‎ yang diusung bersama mesti punya elektabilitas tinggi."Bagi kami memenangkan pilgub DKI lebih penting sehingga kader partai lain pun siap kami

Syarat Artis Nyaleg Diperketat, Formappi: Parpol Harus Punya Tanggungjawab Moral

Politik & Pemerintahan
24 Aug 2016

 Jakarta – Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung revisi Undang-Undang Pemilu terkait usulan memperketat syarat calon dari artis. Tak hanya artis, namun syarat yang diperketat ini diharapkan berlaku untuk seluruh calon legislator yang disetor partai. “Hal itu sewajarnya dilakukan. Bukan caleg artis saja. Tapi semua caleg yang disetor partai,” ujar peneliti

PAN: Wacana Perketat Artis Nyaleg Aroma Diskriminatifnya Terasa

Politik & Pemerintahan
24 Aug 2016

 Jakarta – Dewan Pimpinan Pusat (DPP)  PAN menolak wacana memperketat syarat publik figur atau artis yang ingin menjadi legislator. Wacana ini dianggap belum perlu karena juga dinilai tak adil dan diskriminatif. “Rasanya belum perlu. Jangan membeda-bedakan profesi dan latar belakang keahlian seseorang sebagai syarat pencalegan,” ujar Sekjen DPP PAN Eddy Soeparno dalam pesan

Gerindra: Kaum Buruh, Tani Sampai Nelayan Harus Cermat Pilih Calon Kepala Daerah

Politik & Pemerintahan
23 Aug 2016

 Jakarta - Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 dengan penyelenggaraan di 101 daerah. Masyarakat buruh, tani, nelayan, dan pedagang kaki lima diminta cerdas dalam memilih calon kepala daerah. "Jangan pilih calon kepala  daerah yang tidak memiliki program yang  jelas tentang nasib kesejahteraan kaum buruh, tani, nelayan, dan pedagang kaki lima," ujar Wakil Ketua

Load More