Gerindra: Kaum Buruh, Tani Sampai Nelayan Harus Cermat Pilih Calon Kepala Daerah

Jakarta - Pilkada serentak akan diselenggarakan pada 15 Februari 2017 dengan penyelenggaraan di 101 daerah. Masyarakat buruh, tani, nelayan, dan pedagang kaki lima diminta cerdas dalam memilih calon kepala daerah.

"Jangan pilih calon kepala  daerah yang tidak memiliki program yang  jelas tentang nasib kesejahteraan kaum buruh, tani, nelayan, dan pedagang kaki lima," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Pouyono dalam pesan singkatnya, Selasa (‎23/8/2016).

Dikatakan Arief,‎ keberpihakan kepada kaum buruh dalam kesejahteraan seperti peningkatan upah harus menjadi komitmen bakal calon kepala daerah.

Ia menyindir petahana Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang dinilainya tak berpihak kepada kesejahteraan buruh. Padahal, di kampanye Pilkada 2012, Ahok bersama Joko Widodo menjanjikan peningkatan kesejahteraan buruh.

"Ahok bukan lah kepala daerah yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan Buruh di Jakarta. Hal ini terbukti UMP DKI Jakarta masih di bawah yang diperjuangkan warga kaum buruh di Jakarta," sebutnya.

Terkait kaum tani, nelayan juga harus cermat memilih calon kepala daerahnya. Ia mengingatkan banyak kepala daerah yang terpilih justru melupakan janji yang dikampanyekan.

"‎Harus cerdas menilai  program-program yang diusung para calon kepala daerah. Karena banyak kepala daerah yang setelah terpilih tidak berpihak dan lupa dengan program yang dijanjikan," tuturnya.

‎Maka sebagai partai yang peduli terhadap kaum masyarakat kecil, Gerindra mengingatkan kewajiban para calon kepala daerah terhadap janji-janjinya. Sesuai arah garis perjuangan partai, kaum buruh, tani, nelayan dan pedagang menjadi komitmen Gerindra.

‎"Sebab  kesejahteraan  kaum buruh tani, nelayan dan pedagang (wong cilik) merupakan salah satu  garis perjuangan partai Gerindra yang sangat vital," tuturnya.