Abu Rara Si Penusuk Wiranto Divonis 12 Tahun Bui

Hukum
25 Jun 2020

hariansuara.com, Jakarta - Persidangan perkara penusukan terhadap eks Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto sudah menjatuhi vonis. Terdakwa Syahrial Alamsyah alias Abu Rara divonis 12 tahun penjara.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyampaikan vonis 12 tahun karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana terorisme.Abu Rara dinyatakan melanggar Pasal

Brutal dan Sadis, Anak Buah John Kei Bacok Sampai Tabrak Yustus Pakai Mobil

Hukum
24 Jun 2020

hariansuara.com, Jakarta - Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi gelar perkara terhadap John Refra Kei bersama sejumlah tersangka lain yang juga anak buahnya. Terungkap dari rekonstruksi itu, komplotan gangster asal Maluku itu menganiaya korban Yustus Corwing Rahakbau (46) dengan sadis.Yustus sempat selamat setelah dibacok berkali-kali oleh empat anak buah John Kei di Duri Kosambi, Jakarta

MA Tolak Kasasi Bebasnya Sofyan Basir, KPK: Kita Harus Hormati

Hukum
24 Jun 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melempar  sinyal ogah memperpanjang upaya hukum lagi dalam perkara suap PLTU Riau-1 yang menyeret eks Direkur Utama PLN Sofyan Basir. KPK tak mau menempuh langkah Peninjauan Kembali (PK) atas putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA).MA memang menolak kasasi yang diajukan KPK atas putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta

John Kei 'Godfather of Jakarta', dari Taubat kembali ke Bui

Hukum
22 Jun 2020

hariansuara.com, Jakarta - Sosok John Refra Kei alias John Kei kembali mencuat. Figur asal Kepulauan Kei, Maluku itu kembali dicokok polisi usai enam bulan bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah.Polisi menciduk John Kei di kediamannya, Perumahan Taman Titian Indah, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu malam, 21 Juni 2020. Pria 50 tahun ini diciduk karena diduga terkait

Polemik JC Nazaruddin, Silang Pendapat KPK Vs Kemenkumham Dikritik

Hukum
20 Jun 2020

hariansuara.com, Jakarta - Status justice collaborator atau JC terhadap M. Nazaruddin yang memunculkan beda pendapat antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan Kementerian Hukum dan HAM dikritik. Tak sepatutnya, dua instansi tersebut beda argumen yang membuat bingung publik.Pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar mengkritik silang pendapat antara KPK dengan Kemenkumham seharusnya tak

Load More