KPK Masih Bertaring, Kini Wali Kota Cimahi yang Ditangkap

Hukum
27 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunjukkan taringnya melalui operasi tangkap tangan (OTT). Usai membekuk Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, kini tim KPK mengamankan Wali Kota Cimahi Ajay Muhammad Pradana.Dari informasi, Ajay diamankan karena kasus pembangunan RS Cimahi. KPK mengamankan yang bersangkutan dalam OTT yang digelar pada Jumat pagi tadi,

KPK Tangkap Menteri Edhy Prabowo Terkait Kasus Ekspor Lobster

Hukum
25 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap  Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dalam operasi tangkap tangan. Edhy ditangkap diduga terkait kasus ekspor baby lobster.Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron membenarkan penangkapan tersebut. Menurut dia, Edhy diamankan bersama sejumlah orang termasuk istrinya, Iis Roshita.“Ya benar, Mas. Tadi pagi jam

Kasus Djoko Tjandra, Hakim Tolak Eksepsi Irjen Napoleon

Hukum
23 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menolak nota keberatan (eksepsi) terdakwa Irjen Pol Napoleon Bonaparte. Hakim pun memerintahkan perkara penghapusan nama Djoko Tjandra dari daftar pencarian orang (DPO) yang melibatkan Napoleon dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi."Menyatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa Napoleon Bonaparte tidak dapat

Banyak Pegawai KPK yang Mundur, ICW: Karena Pola Kepemimpinan dan Revisi UU

Hukum
17 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jadi sorotan karena banyak pegawainya yang mengundurkan diri. Salah satu tren pengunduran diri itu karena era KPK yang sudah berbeda pasca revisi Undang-Undang.Terkait itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) turut mengomentari tren tersebut ada karena kepemimpinan KPK yang saat ini bermasalah."Kami paham gejolak yang dihadapi pegawai

Rawan Kepentingan Politik, KPK Diminta Cermat Respons Laporan Selama Pilkada

Hukum
16 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Tiga pekan jelang pemungutan suara Pilkada 2020 diprediksi makin banyak laporan hukum terkait kepentingan politik. Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disarankan waspada dalam persoalan ini.Demikian disampaikan Pengamat Politik Adi Prayitno. Ia menilai akan ada banyak laporan dugaan korupsi yang dilakukan beberapa pihak ke KPK. Namun, ia

Load More