Harun Masiku Hampir Buron Setahun, KPK Banjir Kritikan

Hukum
14 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Publik masih tak lupa dengan kasus yang menjerat politikus PDIP Harun Masiku. Eks caleg PDIP itu masih menjadi buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak ditetapkan sebaggai tersangka pada 17 Januari 2020.Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti KPK yang juga tak berdaya mencokok Harun Masiku. ICW mencatat Harun Masiku sudah buron selama 302 hari. Dengan

Singapura Setop Pecahan Uang 1000 Dolar, PPATK: Bagus, Bisa Tekan Kejahatan

Hukum
06 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Otoritas Singapura membuat kebijakan mengejutkan karena segera menghentikan penerbitan uang pecahan 1.000 Dolar Singapura mulai 1 Januari 2021. Namun, ternyata kebijakan Singapura itu direspons positif.Salah satunya disuarakan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Kebijakan itu dinilai mengurangi risiko praktik pencucian uang dan kejahatan khusus

Rawan Korupsi, KPK Ingatkan Paslon Pilkada 2020 Hati-hati Tak Tergantung Sponsor

Hukum
05 Nov 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar pasangan calon atau paslon kepala daerah di Pilkada 2020 hati-hati tak tergantung dalam sponsor pendanaan. Cara demikian dinilai berpotensi tindak korupsi.Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango menekankan calon kepala daerah mesti paham kepentingan donatur yang mau mensponsori mereka. Ia menyinggung demikian karena

Jokowi Teken Perpres Supervisi, KPK: Kini Koordinasi Bisa Dioptimalkan

Hukum
29 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perpres itu direspons positif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).Wakil Ketua KPK, Nawawi Pomolango mengatakan perpres tersebut penting untuk menunjang kinerja KPK dalam supervisi dengan lembaga pemberantasan korupsi lainnya. Kata

Harun Masiku Hampir Setahun Buron, KPK Evaluasi Tim Satgas Pemburu

Hukum
23 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengevaluasi tim satuan tugas yang bertanggungjawab menangkap politikus PDIP, Harun Masiku. Kader PDIP itu buron hampir setahun dan belum juga dicokok KPK.Untuk diketahuui, KPK menetapkan status tersangka terhadap Masiku sejak 9 Januari 2020. Perkara yang menjeratnya menyangkut suap pengurusan pergantian antarwaktu Anggota DPR RI

Load More