BPS: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III 5,02 Persen

Ekonomi & Bisnis
07 Nov 2016

 Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan  pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III 2016 sebesar 5,02 persen. Namun pertumbuhan ekonomi nasional ini melambat dibanding triwulan II-2016 yang tumbuh 5,19 persen. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi nasional hingga kuartal III tercatat 5,04%. “Sudah cukup bagus, namun masih harus ditingkatkan baik secara kuantitas

Kadin: Seyogyanya Industri Perikanan Jadi Tulang Punggung Perekonomian Nasional

Ekonomi & Bisnis
07 Nov 2016

 Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia berharap sektor kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung pereekonomian nasional. Dengan latar belakang negara kepulauan yang punya wilayah laut luas, sewajarnya Perikanan menopang perekonomian Indonesia ke depan."Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dan garis pantai kedua terpanjang setelah Kanada karena itu seyogyanya industri

Empat Tahun ke Depan, PLN Targetkan Program 35 Ribu MW Kelar 48 Persen

Ekonomi & Bisnis
01 Nov 2016

  Jakarta - PT PLN (Persero) menargetkan program 35.000 MW dalam 4 tahun ke depan mencapai 48 persen. Program tersebut salah satu program unggulan dalam rangka mencapai tujuan nawacita yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi. Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan dalam proyek 35.000 MW, pengadaan untuk menyatukan data harga sudah dilakukan. “Progress 48% karena apa? Pemerintah

Tunjang Rasio Elektrifikasi, Pemerintah Masifkan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan

Ekonomi & Bisnis
28 Oct 2016

 Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral akan memasifkan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan di wilayah yang masih memiliki rasio elektrifikasi rendah. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan yang terpenting pemerataan, bukan mengejar target rasio elektrifikasi. “Melistriki wilayah-wilayah di Indonesia bukan sekedar mengejar target rasio elektrifikasi karena yang

Menhub Dorong Swasta Investasi Pengoperasian Pelabuhan

Ekonomi & Bisnis
27 Oct 2016

 Jakarta – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan pelaksanaan kegiatan jasa pelabuhan sebaiknya tak dikuasai hanya satu operator pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan (BUP). Hal ini untuk menghindari praktik monopoli sehingga diperlukan peran swasta dalam pengoperasian pelabuhan. Budi mengatakan hal ini menyesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan

Load More