Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker, FPI Cs Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu

Politik & Pemerintahan
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan lanjut pada hari ini, Senin, 12 Oktober 2020 hingga Selasa besok. Untuk esok, elemen masyarakat yang mendemo adalah Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI).Dalam aksi penolakan ini akan dinamakan 1310 tolak UU Ciptaker. Tak hanya Jakarta, massa pendemo

Anies Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI

Nasional
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan lagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Meski demikian, jumlah rumah sakit dan fasilitas penunjang ditingkatkan.Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan PSBB transisi ini akan berlangsung selama dua pekan ke depan mulai Senin hari ini, 12 Oktober 2020.Anies bilang akan mengoptimalkan

Tren Hukuman Koruptor Ringan, Tak Ada Buat Efek Jera

Hukum
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tren hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi dalam periode semester I tahun 2020 masih ringan. Dengan hukuman ringan tak membuat efek jera bagi pelaku korupsi.Dari catatan ICW selama Januari 2020 hingga Juni 2020,  pelaku korupsi rata-rata cuma dihukum 3 tahun pidana penjara."Kalau dari data kami, bisa dilihat

Jakarta PSBB Transisi Lagi, Pengusaha: Rasa Optimisme Kembali

Nasional
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI yang kembali menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ditanggapi positif dari para pelaku usaha. Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta optimistis dengan PSBB transisi bikin sektor ekonomi kembali hidup.Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengatakan dengan PSBB selama dua pekan ke depan akan

Setiap KPU Daerah Punya Kewenangan Atur Materi Debat Publik

Nasional
10 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan materi debat publik Pilkada 2020 akan diatur dengan protokol kesehatan. Setiap KPU provinsi, kabupaten, dan kota punya kewenangan mengatur materi debat publikKomisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi mengatakan demikian karena merujuk ketentuan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020."Itu sudah diatur dalam materi

Load More