Partai Baru Amien Rais Namanya Partai Ummat

Politik & Pemerintahan
01 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Amien Rais mengumumkan nama partai politik barunya yaitu Partai Ummat. Parpol baru bentukan Amien ini rencananya akan di-launching pada Desember 2020. Demikuan penjelasan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN) itu dalam akun YouTube Amien Rais Official. Amien saat mukadimah pengumuman, dengan merujuk ajaran dalam

KPK Ingatkan Paslon Pilkada 2020 Hindari Politik Balas Budi

Nasional
01 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Memasuki Pilkada 2020 yang sudah dalam rangkaian kampanye, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan agar para pasangan calon atau paslon tak terlibat politik balas budi. Hal ini diingatkan lantaran memicu korupsi. Imbauan KPK ini juga diingatkan kepada penyelenggara pemilu agar bisa mendorong perhelatan Pilkada 2020 yang berintegritas.Direktur Pendidikan

Masyarakat Jember Percaya Haji Hendy-Gus Firjaun Pemimpin yang Peduli Nasib Rakyat

Politik & Pemerintahan
30 Sep 2020

hariansuara.com, Jember - Sukses hidup itu apabila kehadiran kita mampu memberikan manfaat kepada banyak orang. Itulah pesan dari seorang bijak tentang cara memaknai anugerah kehidupan di dunia yang hanya sekali saja.  Di antaranya, ketika kita mampu mengendalikan ambisi diri dan egoisme pribadi, lalu menggantikannya dengan berbuat kebaikan bagi orang lain. Memberi manfaat

SMRC: 60,6 Persen Masyarakat Tak Percaya Isu PKI Bangkit

Nasional
30 Sep 2020

hariansuara.com, Jakarta - Lembaga survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) merilis riset terbarunya terkait isu kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI). Hasil survei ini bertepatan dengan peringatan Gerakan 30 September PKI atau G30S/PKI.Dari survei itu, diketahui 14 persen responden masyarakat percaya isu PKI bangkit. Namun, 60,6 persen tidak percaya PKI tengah bangkit. Sisanya,

MA Kerap Beri Diskon Hukuman Koruptor, ICW: Pemberantasan Korupsi Makin Suram

Hukum
30 Sep 2020

hariansuara.com, Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang kerap memberikan diskon kepada terpidana kasus korupsi jadi kritikan. Dengan kelakukan MA itu, pemberantasan korupsi dinilai suram.Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempersoalkan maraknya penyunatan hukuman yang dilakukan MA.Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, menilai dengan cara MA maka upaya pemberantasan

Load More