Ahok Berterimakasih Gugatan ACTA Padanya Dicabut

Hukum
21 Jan 2017

 Jakarta - Ahok, terdakwa kasus penodaan agama menangapi santai tindakan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) mencabut gugatan terhadap dirinya. "Terima kasih saja. Akhirnya sadar, akhirnya bisa insyaf juga," kata Ahok usai menghadiri bedah buku di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat. Ahok mengaku memaafkan ACTA yang sudah melayangkan gugatan pada 8 Desember lalu dengan klaim total kerugian

Cawagub Sylviana Murni Penuhi Undangan Bareskrim

Hukum
21 Jan 2017

 Jakarta - Mantan Walikota Jakarta Pusat yang juga calon wakil gubernur DKI Jakarta, Sylviana Murni, menegaskan bahwa tidak terjadi korupsi dalam pengelolaan dana bansos Pemprov DKI Jakarta di Kwarda Gerakan Pramuka DKI Jakarta. "Sudah ada auditor independen yang menyatakan semua kegiatan ini wajar. Audit laporan keuangan Kwarda Gerakan Pramuka 2014 telah diaudit pada 23 Juni 2015

DKI Jakarta Akan Mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan 75 Tahun 2016

Hukum
20 Jan 2017

 Jakarta - Plt Gubernur DKI Sumarsono mengatakan, akan mengkaji Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah. Dalam aturan tersebut, Komite Sekolah diperbolehkan melakukan penggalangan dana dalam bentuk sumbangan. Sebelumnya Pemprov DKI telah melarang seluruh jenis pungutan di sekolah. Sebagai gantinya, Pemprov DKI memberikan bantuan operasional

Dahlan Iskan Bakal Kembali Diusut Kejagung Soal Korupsi Mobil Listrik

Hukum
20 Jan 2017

 Jakarta - Kejaksaan Agung bakal mengusut kembali dugaan keterlibatan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dalam perkara dugaan korupsi pengadaan mobil listrik. "Saya sudah menerima putusan MA yang menyatakan bahwa Dasep Ahmadi melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama sesuai dakwaan primer. Yang ada di situ Dahlan Iskan, siapa lagi," kata Jaksa Agung HM Prasetyo di Jakarta,

UU Pemda Digugat Di Mahkamah Konstitusi

Hukum
20 Jan 2017

 Jakarta - Tiga anggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Sukabumi menggugat lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf DD nomor 5 di Mahkamah Konstitusi. "Ketentuan tersebut tidak jelas dan bersifat multitafsir," ujar Suhaellah, di Gedung Mahkamah Konstitusi. Suhaellah yang salah satu pemohon, berpendapat bahwa BPSK

Load More