SBY: Saya Tidak Yakin Kalau BIN Anggap Saya Musuh Negara

Politik & Pemerintahan
13 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY merespons isu dalang demo rusuh tolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Ada opini yang berkembang dengan mengarahkan SBY sebagai terduga sponsor demo rusuh di sejumlah daerah.Kabar dalang rusuh demo ini mencuat setelah ucapan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar

KPU: Masih Banyak Paslon Melanggar, Tak Kampanye Daring

Politik & Pemerintahan
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Pasangan calon yang menjalankan tahapan kampanye Pilkada 2020 masih banyak pelanggaran. Salah satunya, tak dilakukan kampanye secara virtual di tengah pandemi Corona Covid-19.Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Viryan Aziz mengatakan, kampanye daring belum optimal diterapkan pasangan calon (paslon). Menurut dia, peserta pilkada masih terjebak melakukan kampanye

Demo Tolak Omnibus Law Ciptaker, FPI Cs Tuntut Jokowi Terbitkan Perppu

Politik & Pemerintahan
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Aksi demo penolakan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja akan lanjut pada hari ini, Senin, 12 Oktober 2020 hingga Selasa besok. Untuk esok, elemen masyarakat yang mendemo adalah Persaudaraan Alumni 212, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF), dan Front Pembela Islam (FPI).Dalam aksi penolakan ini akan dinamakan 1310 tolak UU Ciptaker. Tak hanya Jakarta, massa pendemo

Anies Tambah Rumah Sakit Rujukan Covid-19 di DKI

Nasional
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan lagi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) transisi. Meski demikian, jumlah rumah sakit dan fasilitas penunjang ditingkatkan.Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyampaikan PSBB transisi ini akan berlangsung selama dua pekan ke depan mulai Senin hari ini, 12 Oktober 2020.Anies bilang akan mengoptimalkan

Tren Hukuman Koruptor Ringan, Tak Ada Buat Efek Jera

Hukum
12 Oct 2020

hariansuara.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan tren hukuman terhadap terdakwa kasus korupsi dalam periode semester I tahun 2020 masih ringan. Dengan hukuman ringan tak membuat efek jera bagi pelaku korupsi.Dari catatan ICW selama Januari 2020 hingga Juni 2020,  pelaku korupsi rata-rata cuma dihukum 3 tahun pidana penjara."Kalau dari data kami, bisa dilihat

Load More