hariansuara.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rencananya mau menemui jajaran petinggi Mahkamah Agung (MA) membahas seringnya ada diskon humuman terpidana perkara korupsi. Potongan hukuman itu kerap diputuskan MA melalui putusan Peninjauan Kembali. Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron menyampaikan, KPK bukan bermaksud mengintervensi MA. Kata dia, KPK pun menghormati indenpendensi

hariansuara.com, Jakarta - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang kerap memberikan diskon kepada terpidana kasus korupsi jadi kritikan. Dengan kelakukan MA itu, pemberantasan korupsi dinilai suram.Demikian disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mempersoalkan maraknya penyunatan hukuman yang dilakukan MA.Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, menilai dengan cara MA maka upaya pemberantasan

hariansuara.com, Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan pemerintah agar memotong anggaran lembaga penegak hukum yang tak optimal dalam mengurus kasus korupsi. Hal ini merujuk pencapaian kinerja selama semester I tahun 2020.ICW menyebut mulai Kejaksaan Agung, Kepolisian maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Pemerintah harus memotong anggaran setiap institusi penegak hukum

hariansuara.com, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) dikritik lantaran sering memberi diskon hukuman koruptor tanpa argumen hukum yang rasional. Kritikan ini langsung disampaikan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.Nawawi menyindir MA mestinya punya jawaban yang layak disampaikan ke publik dalam putusan-putusannya. Ia heran dengan kerap kali MA menyunat hukuman para

hariansuara.com, Jakarta - Kasus dugaan korupsi pengurusan fatwa Mahkamah Agung terpidana cessie Bank Bali, Djoko Soegiarto Tjandra terindikasi melibatkan oknum anggota DPR. Namun, dugaan ini mesti ditelusuri.Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Ali Mukartono mengatakan pihaknya siap memeriksa oknum anggota DPR yang diduga terlibat. Ia bilang, dugaan itu terkait dengan Jaksa Pinangki