Diplomat dan Pemuka Agama Perlu Padukan Langkah Untuk Perdamaian Dunia

hariansuara.com, Jakarta - Para pemuka agama dari 125 negara di dunia menyerukan perlunya kerjasama artikulatif dengan para diplomat untuk memajukan perdamaian dunia. Hal tersebut ditegaskan dalam sebuah sesi bertajuk “Religion and Diplomacy. Sesi ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Konferensi Internasional ke-10 Religion for Peace (RfP), yang berlangsung pada 20 – 23 Agustus 2019 di Lindau, Jerman.

Sesi Religion and Diplomacy yang difasilitasi oleh Kementerian Luar Negeri Jerman, dilakukan dalam bentuk diskusi terbuka yang terbagi dalam tujuh kelompok diskusi. Masing-masing kelompok membahas sub topik berdasarkan isu-isu yang mengemuka di beberapa kawasan.

Dubes RI untuk Jerman, Arif Havas Oegroseno adalah satu-satunya Dubes Asing di Jerman yang diminta untuk menjadi moderator pada Sesi Religion and Diplomacy ini. Dubes Oegroseno memimpin diskusi untuk sub topik mengenai Toleransi versus konfrontasi di Kawasan Asia Tenggara.

Kelompok diskusi mengenai kawasan Asia Tenggara ini dihadiri oleh 13 peserta, yaitu dari Argentina, Indonesia, Jerman, Itali, Jepang dan India. Dari Indonesia peserta yang hadir antara lain Utusan Khusus Presiden untuk Dialog Antar Agama dan Peradaban, Prof. Dr. Din Syamsuddin, dan dua tokoh pemuda dari agama Protestan dan Budha.

Rekomendasi dari hasil diskusi ini telah disampaikan Dubes Oegroseno kepada Koordinator Sesi Religion and Diplomacy, Dubes Volker Berresheim, yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Religion and International Cooperation, Kemlu Jerman. Rekomendasi tersebut berisi tiga langkah aksi penguatan kerjasama antara diplomat dan para pemuka agama. Hasil ini akan digabungkan dengan rekomendasi dari enam kelompok lainnya.

“Kita akan selenggarakan debriefing pada tanggal 28 Agustus 2019 nanti untuk menyelaraskan butir rekomendasi dari ketujuh kelompok”, jelas Dubes Berresheim.

Dubes Oegroseno menyebutkan bahwa memang masing-masing negara punya kebijakan luar negeri yang berbeda terkait dengan dialog antar umat beragama ini. Di beberapa negara ada yang sudah maju dan menjadi bagian dari kebijakan luar negeri mereka. Di negara lainnya ada yang sifatnya masih sporadis dan belum terstruktur.

Dubes Oegroseno menambahkan bahwa tahun ini KBRI Berlin, bekerja sama dengan Kemenag RI, mengirimkan 3 orang tokoh dari parlemen dan media di Jerman untuk berkunjung ke Indonesia selama sepuluh hari. “Kita menyebutnya program Indonesia Interfaith Scholarship (IIS). Dari program ini, kita ingin supaya para tokoh-tokoh di Jerman bisa melihat langsung kehidupan toleransi di Indonesia. Kita bawa mereka ke berbagai tempat peribadatan/pusat kajian agama penting di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini akan lebih efektif untuk menangkal isu-isu negatif terkait intoleransi di tanah air”, imbuhnya.

Pada konferensi Internasional ke-10 ini, RfP bekerja sama dengan Foundation Peace Dialogue of the World Religions and Civil Society, serta Kementerian Luar Negeri Jerman. Sekitar 1000 peserta dari 10 agama di berbagai negara, tokoh LSM, peneliti, akademisi, media dan diplomat hadir di konferensi yang dibuka langsung oleh Presiden Republik Federal Jerman, Frank-Walter Steinmeier.

Saat membuka konferensi, Presiden Steinmeir menegaskan bahwa dimensi dialog antar pemuka agama harus diperluas. Semua stakeholders di bidang politik dan diplomasi juga harus dilibatkan. Agenda-agenda yang menjadi tujuan kita bersama saat ini, seperti SDGs, energi terbarukan, pembangunan ekonomi, tidak akan ada artinya kalau perang, konflik, aksi terorisme dan radikalisme masih terus terjadi. Dan sebagai wujud dari komitmen ini, sejak tahun lalu, Pemerintah Jerman telah membentuk unit khusus di Kemlu Jerman, yaitu Divisi Agama dan Kerja Sama Internasional, yang juga menjadi bagian aktif dalam penyelenggaran Konferensi ini.

“Kita harus bisa mentransformasi influensi agama yang selama ini digunakan sebagai alat untuk memecah belah dan legitimasi untuk berbagai tindakan tidak manusiawi, menjadi kekuatan dan energi baru untuk membantu mewujudkan perdamaian dunia dan agenda-agenda bersama yang kita cita-citakan”, tegas Presiden Steinmeir.(*)