hariansuara.com, Jember - Kembali, digelar Rapat Koordinasi (Rakor) antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember dengan Menko Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan secara daring pada Minggu (11/07/2021).
Agendanya, updating progres penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Jawa Timur dan Bali selama 3-20 Juli 2021. Spesifiknya, mencermati intensitas mobilitas masyarakat.
Di pihak Pemkab, hadir secara luring Wakil Bupati Jember MB Firjaun Barlaman, Sekretaris Daerah Jember Mirfano, Kapolres Jember AKBP Arif Rachman Arifin, Dandim 0824 Letkol Inf La Ode Muhammad Nurdin, Kepala Kejaksaan Negeri Jember Zulfikar Tanjung dan Kepala Plt OPD terkait.
Disampaikan Menko Luhut, masyarakat menyorot kondisi dan hasil evaluasi pelaksanaan PPKM Darurat Jawa dan Bali. Progresnya menggembirakan. Perbaikan terlihat, meski tetap harus bekerja keras untuk menekan penyebaran virus Corona penyebab Covid-19.
Mobilitas masyarakat di Jawa dan Bali menunjukkan penurunan yang tajam dibandingkan provinsi lain. Berbeda sekali dengan kondisi pada H+9 sebelum dilaksanakan PPKM Darurat, tingkat mobilitasnya tidak ada penurunan.
Pencapaian ini tak lepas dari kiprah Kepala Daerah masing-masing dalam menerapkan penertiban sesuai arahan yang tertuang pada surat edaran.
Regulasi dan arahan tersebut telah dilaksanakan secara komprehensif. Seperti disampaikan Jaksa Agung Gatot Taroenamihardja, pihaknya bertindak tegas terhadap oknum tak bertanggung jawab yang tergolong kriminal terhadap penerapan PPKM Darurat.
"Kami telah tindak tegas oknum-oknum yang menimbun obat-obatan terutama obat untuk Covid-19," jelas Jaksa Agung.
Menko Luhut menyarankan seluruh Kepala Daerah terus melakukan vaksinasi kepada masyarakat secara disiplin. Ini penting sekali untuk meminimalisasi penularan dan memutus mata rantai penyebaran Covid-19, terutama di wilayah yang jauh dari Kota/Kabupaten.
Pemkab Jember sendiri telah melakukan pemberian vaksinasi secara jemput bola. Di antaranya membuat pelayanan vaksinasi di titik-titik hunian penduduk, sehingga masyarakat dapat dengan mudah dan leluasa menjalani vaksinasi ini.
Mengenai pembatasan mobilitas masyarakat di malam hari, Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta secara tegas menyampaikan hal tersebut telah dilakukan dari hari pertama PPKM Darurat dimulai.
“Kami lakukan Operasi Yustisi untuk menekan kegiatan di malam hari," tandas Kapolda Jawa Timur.
Disampaikan Menko Luhut lagi, penerapan PPKM Darurat secara terintegrasi ini telah melahirkan progres yang baik, Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan mobilias. Berbeda dari di Bali yang masih harus diperketat agar mobilitas masyarakat dapat dikendalikan sehingga kasus Covid-19 bisa ditekan.
Penutup, Pangdam V Brawijaya Widodo Iryiansah menyampaikan arahan, "Kami akan memberikan bantuan sembako kepada masyarakat yang terdampak secepatnya."
Memutuskan mata rantai penyebaran Covid-19 menjadi pekerjaan rumah bagi seluruh Kepala Daerah, dari Gubernur, Bupati/Walikota terus hingga ke tingkat terbawah, yaitu Camat, Lurah, Ketua RT/RW yang menyentuh masyarakat secara langsung.
Jika hingga akhir penerapan PPKM Darurat masih belum terlihat penurunan mobilitas dan penekanan kasus positif Covid-19, maka instruksi dan arahan dari pusat, PPKM Darurat ini akan diperpanjang. (*) Nuh/Fudholi Foto: Diskominfo Jember
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU