Diagendakan, Peluncuran Tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022

hariansuara.com - Persiapan pelaksanaan pemilihan umum 2024 terus dilakukan. Di Istana Merdeka, Jakarta Pusat Senin (30/5/2022) lalu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU melaporkan kepada Presiden Joko Widodo persiapan yang telah dilakukan.

Presiden menyambut dan mendukung penuh penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 yang dijadwalkan pada Rabu, 14 Februari 2024. Presiden juga akan menghadiri peluncuran tahapan Pemilu 2024 pada 14 Juni 2022. Bahkan Presiden memberikan 6 pokok arahan untuk persiapan Pemilu 2024:

1. Pastikan penyelengaraan Pemilu 2024 dilaksanakan pada Rabu, 14 Februari 2024, sesuai dengan jadwal dan tepat waktu reguler lima tahunannya.

2. Sejumlah menteri yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan.

Dalam hal ini dukungan sepenuhnya kepada KPU, terutama berupa dukungan anggaran, personel, dan logistik kepemiluan. Adapun menteri terkait dimaksud adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Luar Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung.

3. Seluruh jajaran KPU baik KPU Pusat, Provinsi, Kab/Kota, hingga segenap penyelenggara Pemilu agar menjaga dan meningkatkan kualitas Pemilu.

Indikator peningkatan kualitas terlihat pada peningkatan partisipasi pemilih dalam pemilu, kualitas pendidikan pemilih meningkat, pun tata kelola kepemiluan di lingkungan KPU lebih baik.

4. KPU agar selalu berhati-hati dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu karena penyelenggaraan pemilu itu politis. 

Untuk itu, Presiden berpesan untuk menjaga benar aspek teknis jangan sampai jadi isu politik. Sebut saja, tentang   pendaftaran pemilih, tata kerja penyelenggaraan pemilu, proses pemungutan suara, rekapitulasi sampai penetapan hasil pemilu secara nasional.

5. Waktu kampanye dipersingkat agar lebih efisien dan tidak menimbulkan masalah di masyarakat yang berlama-lama. Kampanye akan dilangsungkan dalam durasi 90 hari. 

6. Seluruh aparat negara akan dikerahkan untuk mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi logistik sampai ke TPS (Tempat Pemungutan Suara--Red).

Terkhusus soal penataan pengadaan dan distribusi logistik surat suara dan formulir pemungutan suara sampai rekapitulasi hasil penghitungan suara. Presiden meminta logistik kepemiluan produk dalam negeri demi menggairahkan  ekonomi di Tanah Air. 

Pada pertemuan dengan KPU tersebut Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (*) Bisri/MTS            Foto: kominfo.go.id