Pengamat UGM Fahmy Radhi: Tidak Ada Urgensinya Menaikkan Harga BBM Subsidi

hariansuara.com - Pekan lalu, Anda ingat Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan mantap mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi)  kemungkinan pekan depan mengumumkan kenaikan harga Pertalite dan Solar. 

Berarti, jatuh pada minggu ini. Kembali, Fahmy Radhi, pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, menyampaikan analisisnya. Sampai hari ini, dilihatnya, belum ada tanda-tanda Jokowi umumkan kenaikan harga BBM Subsidi.

Berbeda dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bahlil Lahadalia, feeling saya mengatakan, Jokowi tidak akan pernah mengumumkan kenaikan harga BBM Subsidi pekan ini. Bahkan, pekan depan sekali pun.

Alasannya apa? Kenaikan harga Pertalite menjadi Rp10.000 dan harga Solar menjadi Rp8.500 sudah pasti akan menyulut inflasi. Kontribusi inflasi kenaikan harga Pertalite diperkirakan sebesar 0,93%. Sedangkan kenaikan harga Solar sebesar 1,04%.

Artinya, sumbangan inflasi kenaikan Pertalite dan Solar tembus 1,97%. Padahal inflasi pada Juli 2022 mencapai 5,2% yoy (year on year), sehingga total inflasi mencapai 7,17% yoy. Bandingkan dengan inlasi pada 2021 hanya berkisar 3% yoy.

Dengan inflasi sebesar 7,17% akan membuat daya beli dan konsumsi masyarakat kian terpuruk. Alhasil, akan menurunkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% yang dengan susah payah dicapai. Selain itu, inflasi sebesar 7,17 akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok yang memperberat beban rakyat, terutama rakyat miskin. 

Bahkan, rakyat miskin yang tidak pernah memiliki kendaraan harus berkorban akibat penaikan harga BBM Subsidi. Di berbagai kesempatan, Presiden Joko Widodo mengatakan, bahwa opsi kebijakan yang akan dipilih terkait subsidi BBM adalah tidak memberatkan beban rakyat miskin. Dari pernyataan Jokowi itu sesungguhnya mengisyaratkan kalau Jokowi tidak akan menaikkan harga BBM Subsidi pada waktu dekat ini. Pertaruhannya, cukup besar!

Memang, beban APBN untuk subsidi energi semakin membengkak hingga mencapai Rp.502,4 triliun. Namun perlu diingat, beban subsidi Rp502,4 triliun adalah total 'anggaran subsidi energi', terdiri atas: subsidi BBM. 

LPG 3Kg dan Listrik dihitung berdasarkan beberapa asumsi: harga minyak dunia, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan inflasi. Sedangkan realisasi yang benar-benar dikeluarkan (cash out flow) per 31 Juli 2022 total subsidi energi baru sebesar Rp88,7 triliun. Sedangkan untuk realisasi anggaran subsidi BBM dan LPG 3 Kg baru sebesar Rp. 62,7 triliun. 

Dengan beban pengeluaran sebesar itu, Menteri Keuangan Srimulyani dengan entengnya menambah kuota Pertalite sebesar 5 juta KL. Selain pengeluaran riil subsdi BBM (cash out flow), ada juga tambahan pemasukan riil (cash inflow) di APBN akibat kenaikan harga komoditi ekspor yang meningkat. 

Berdasarkan komposisi tambahan pemasukan dan pengeluaran APBN 2022 sesungguhnya tidak ada urgensi menaikkan harga BBM Subsidi pekan ini, bahkan tidak juga tahun ini. (*)