hariansuara.com - Harga baru Bahan Bakar Minyak (BBM) di SPBU Pertamina sudah diberlakukan sejak Minggu (4/9/2022) seusai Presiden Joko Widodo mengumumkan ketetapan Pemerintah menaikkan harga BBM.
* Pertalite per liter, dari Rp7.650 naik jadi Rp10.000
* Solar subsidi per liter dari Rp5.150 naik jadi Rp6.800
* Pertamax per liter dari Rp12.500 naik jadi Rp14.500
Reaksi dan tanggapan masyarakat bermunculan. Tak habis percaya, kok bisa harga BBM di Indonesia justru naik, sementara harga minyak mentah dunia sedang turun. Belum lagi merujuk pada dampak ikutannya. Sebut saja, kenaikan 9 bahan pokok, transportasi, sektor material lainnya maupun yang bersifat immaterial.
Sementara sektor pangan dan energi adalah yang paling banyak dikonsumsi semua kalangan masyarakat. Diah Nurwitasari dari Komisi 7 DPR RI menyampaikan kepada hariansuara.com, pemerintah harus menghitung betul efek jangka panjang yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM ini. Tidak semata ingin meringankan beban APBN, tetapi justru semakin menambah beban masyarakat.
Di banyak kesempatan, pihaknya telah menyampaikan penolakan terhadap gagasan dan rencana kenaikan harga BBM bersubsidi maupun penugasan seperti Pertalite ini. Baik saat Komisi 7 rapat dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pun rapat dengan Pertamina dan Badan Anggaran serta sidang Paripurna.
"Mengenai pengalihan subsidi dengan pemberian BLT, tetap saja masyarakat yang akan terberatkan. Pemberian BLT ini jauh dari kecukupan, sebab diberikan hanya beberapa saat. Belum lagi basis data yang hingga kini masih karut marut. Belum lagi inflasi saat ini sudah sekitar 4-5%, khususnya di sektor pangan sudah 10-11%. Kenaikan BBM ini dapat menambah lagi angka inflasi sekitar 1,5 - 1,9%," imbuh Diah.
Opsi Lain daripada Menaikkan Harga BBM
Pemerintah menginginkan Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Tetapi dengan menaikkan harga BBM ini justru menambah beban masyarakat. Diah Nurwitasari mengatakan, beberapa opsi lain diajukan Partai Keadilan Sejahtera, daripada menaikkan harga BBM.
Di antaranya, menentukan dan menerapkan betul jenis kendaraan yang berhak mendapatkan BBM subsidi. Kendaraan dengan CC tinggi, mobil atau motor roda dua tertentu, yang tergolong mewah mesti menggunakan BBM jenis tertentu.
Untuk mengatasi kebocoran, harus ditindak dengan ketat dan hukum ditegakkan sungguh-sungguh. "Mudah-mudahan Presiden berikut jajarannya bisa mengalkulasi ulang semua ini. Yang rakyat butuhkan adalah dukungan agar kondisi bisa pulih lebih cepat. Bila kebijakan menaikkan harga BBM ini bisa ditinjau ulang, mengapa tidak? Kami dorong sikap ini. Jangan sampai kondisi ini mengakibatkan kesulitan-kesulitan lagi di masa ke depan," pungkas Diah. (*) Sayuti/MTS Foto: @diah.nurwitasari
Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting
KOMENTAR TERBARU