Politisi PDIP: Ajukan Judicial Review Cuti Petahana, Ahok Tak Paham Aturan

Jakarta - Politikus PDIP Arteria Dahlan mengkritisi langkah Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang ngotot mengajukan judicial review cuti petahana selama masa kampanye. Menurutnya, Ahok sebagai kelapa daerah tak paham aturan negara."Ya itulah pendapat orang yang tidak paham bernegara. Setiap kepala daerah harus paham karakteristik dan pengertian daerah seperti apa?" kata Arteria dalam pesan singkatnya, Kamis (1/9/2016).Mestinya, kata dia, Ahok bisa paham dan melakukan hal yang seperti kepala daerah lain. Ia khawatir upaya yang dilakukan mantan Bupati Belitung Timur itu punya dampak luas yang berakibat merusak konstruksi kenegaraan serta prinsip umum pemerintah daerah."Kecuali ada kesepakatan kebangsaan yang menyatakan Jakarta bukan termasuk dalam pengertian daerah sehingga bisa kita buat seperti kementerian atau badan khusus yang mengelola ibukota," sebutnya.Dijelaskan Arteria, petahana yang ingin maju lagi mesti cuti saat kampanye berlaku untuk semua daerah tak terkecuali DKI Jakarta. Memang ada pengecualian untuk DIY Yogyakarta yang punya alasan sejarah.Setiap kepala daerah dalam Pilkada akan dipilih rakyat melalui mekanisme yang langsung, umum, bebas, rahasia (luber) dan jujur, adil.Ahok pun diminta saat ini fokus bekerja memimpin DKI. ‎Jangan hanya berpolemik dengan meminta yang tak sesuai dengannya."Jadi jangan minta yang konyol. Tidak masuk akal dan inkonstitusional, hukumnya kan kepala daerah dipilih rakyat. Pengecualian itu diberlakukan juga bagi daerah khusus," sebut Anggota Komisi II DPR itu.Sebelumnya, usai menghadiri sidang juducial review di MK, Ahok menekankan bahwa dirinya tak menentang aturan dalam Undang-Undang Pilkada. Ahok menekankan bahwa dirinya tak ingin melakukan kampanye sehingga tak perlu cuti.Secara prinsip, ia sepakat dengan aturan cuti kampanye ini. Namun, mestinya aturan ini diberlakukan untuk Pilkada serentak berikutnya, bukan‎ pada 2017."Saya bukan menentang, sekali lagi ya, saya sepakat dan saya katakan kalau mau kampanye wajib cuti jangan paksa saya. Tapi saya juga khawatir, kami enggak menduga-duga. Dia (MK) putusin boleh lakukan, tapi berlakunya buat pilkada berikutnya," tutur Ahok, kemarin. (*)