Login

Username / Email :
Password :
Forgot Password Sign Up
Belum memiliki akun? Daftar Sekarang!
Close [x]
Nasional

Presiden Jokowi Diminta Ambil Sikap Soal Terpidana Percobaan Boleh Nyalon

Politik & Pemerintahan
16 Sep 2016
Presiden Jokowi Diminta Ambil Sikap Soal Terpidana Percobaan Boleh Nyalon

 

 

Jakarta - Politikus PDIP Arteria Dahlan berharap Presiden Joko Widodo segera mengambil sikap terkait Peraturan KPU yang membahas terpidana percobaan boleh ikut mencalonkan ke Pilkada. Arah pengesahan aturan ini dinilai mencederai revolusi mental."Saya masih berharap Pak Jokowi mengambil sikap, karena sejatinya sebagian besar fraksi di DPR, KPU dan Bawaslu pendapat awalnya semua menolak," kata Arteria dalam pesan singkatnya, Jumat (16/9/2016).Arteria menekankan aturan yang benar jangan sampai dikalahkan kemudian diurus orang-orang picik yang mengedepankan kepentingan sekelompok semata. Ditegaskan olehnya, ia akan terus berupaya melawan sampai kebenaran ditegakkan.Salah satunya dengan mengajukan judicial review jika PKPU ini benar disahkan."Bangsa ini bangsa yang besar, tidak boleh diurus oleh orang-orang picik yang mengedepankan kepentingan kelompok semata, berani dusta dan bertentangan dengan logika serta berseberangan dengan kebenaran," ujarnya anggota Komisi II itu.Ia pun kembali menceritakan momen kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR, penyelenggara pemilu, dan Kemendagri Minggu (11/9), lalu.Arteria mengaku terkesima dengan sikap Kemendagri yang mewakili pemerintah menyatakan kesimpulan RDP terkait calon terpidana bisa diabaikan dan tidak mengikat.Sikap ini diikuti pernyataan beberapa pimpinan Komisi II yang mempersilakan bila warga negara untuk melakukan judicial review terhadap PKPU ini."Lalu KPU yang biasanya mengaku independen dan takut di Judicial review mengatakan akan mengikuti kesimpulan rapat dengan pemerintah," jelasnya menyindir.Seperti diketahui, wacana terpidana percobaan boleh mencalonkan diri ke Pilkada akhirnya diputuskan dalam kesimpulan rapat dengar pendapat (RDP) pada Minggu (11/9) lalu. Hal ini menuai kritikan terutama dari penggiat anti korupsi.Pihak DPR pun sering menjadi sasaran kritikan ini. (*)

TANGGAPAN ANDA MENGENAI BERITA INI

Senang

0

Tidak Peduli

0

Marah

0

Sedih

0

Takjub

0

Lakukan login terlebih dahulu untuk menambah komentar dan voting

KOMENTAR TERBARU

X